wwc Kepala BNP2TKI

sumpeh rada ngaco gw pas wwc..lelah menanti..janjian jam 1….dan akhirnya baru dapet jeda setengah 4 sore..di antara ketemuan sama dubes malaysia…besoknya doi keliling ke negara tetangga, memberekan berbagai kesepakatan, katanya…terpaksa harus dikejar..dedlen..ya semoga gak mengecewakan aja…gw coba sebaik gw….

Kepala BNP2TKI, Mohammad Jumhur Hidayat

  “…Orang yang Nggak Sopan Sama TKI, Saya Marah. …” 

Tenaga Kerja Indonesia atau biasa disingkat TKI konon jauh dari kata dihargai, terlebih dihormati hak-haknya. Masyarakat dan juga pemerintah memandang sebelah mata profesi yang sering dirundung duka ini. Padahal dengan 6 juta TKI yang tersebar di beberapa negara, sektor ini menjadi penghasi devisa terbesar kedua setelah migas. Angkanya fantastis, US$ 9 miliar.

 “Luar biasa. Dananya langsung ke masyarakat. Ekonomi pedesaan hidup, kemiskinan berkurang, pengangguran hilang. Berangkat satu, pengangguran hilang satu. Gak usah nunggu iklim investasi yang kondusif, karpet merah buat investor,”  kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Mohammad Jumhur Hidayat. 

Deportasi, penganiayaan, dan lemahnya jaminan hukum di negara luar disebut Jumhur sebagai pekerjaan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Sebenarnya apa saja yang sudah dan akan dilakukan pemerintah bagi para pahlawan devisa ini?  KomunikA mewawancarai beliau di tengah pertemuan dengan Dubes Malaysia untuk Indonesia, (6/9). Berikut petikannya?  

Masalah TKI konon sering dipandang sebelah mata. Bagaimana sebenarnya? 

Harus diakui, pemerintah menyadari bahwa TKI adalah pilar ekonomi yang penting, belum lama. Padahal TKI sudah ada sejak 1980-an. Kalau mau jujur, TKI dipandang sebelah mata oleh pemerintahan sebelumnya.  Tahun 1980-an yang ngurus TKI hanya pejabat eselon IV. Akhir 80-an, naik eselon III. Memang saat itu duitnya belum sebanyak sekarang, baru mulai beberapa waktu belakangan.

Kemudian naik lagi pada 90-an diurus oleh eselon II. 2001 naik eselon I, tapi masih di bawah Depnaker.  Baru pada periode pemerintahan sekarang dianggap penting.

Dibuat undang-undang, termasuk juga dengan dibentuknya BNP2TKI yang berada langsung di bawah Presiden.  Artinya sudah ada kemajuan lah ya. Dari sisi itu sudah mulai terlihat ada perhatian. Cuma memang kecepatan antara perbaikan sistem dengan masalah-masalah yang ditimbulkan karena penempatan-penempatan sebelumnya, belum imbang. Sehingga jomplang (tidak seimbang-red) antara harapan masyarakat yang begitu tinggi dengan delivery pemerintah terutama melalui badan ini.  

Tapi pastinya, satu-satunya badan yang baru didirikan di republik ini dan langsung dihujat, ya cuma BNP2TKI. Hehehe..iya kan? Saya rasa badan lainnya slow-slow saja.  

Dihujat karena banyak harapan mungkin? 

Iya karena banyak harapan dari masyarakat. Di mana-mana orang teriak ini dan itu. Bukti bahwa masyarakat memang menaruh perhatian dan harapan. 

Walau baru, jalur kerja BNP2TKI sudah mulai terlihat? 

Kita baru mulai operasi 9 Maret. Beberapa hal sudah dikerjakan pemerintah, misal menaikkan upah 25-30 persen di hampir semua negara. Kita juga sudah menerapkan sistem black list pada agen-agen yang nakal di dalam dan luar negeri. Ratusan agen sudah di black list. Sebelumnya belum terlalu serius.

Padahal semua itu instrumen yang penting dalam rangka perlindungan TKI. Hal itu juga yang dinasehatkan dalam special reporture dari PBB. Jadi PBB keliling ke beberapa negara Asia, mencatat program pengembangan migrant workers diantaranya nasehat itu yang direkomnedasikan kepada Indonesia. Indonesia belum menerapkan sistem black list kepada agen dan users.

Nah sekarang sudah mulai kita terapkan. Jadi orang sudah mulai kapok, bikin salah kita black list, stress juga mereka. Hahaha.   Sekarang saya sedang buat roadmap kepada perlindungan yang ideal, perekrutan, dan penempatan ideal. Sedang bikin peta ke arah itu.

Mudah-mudahan Agustus sudah kita launching kepada masyarakat, ini lho peta kita ke arah kebaikan. Apapun, ini adalah lembaga baru. Kita butuh waktu dan saya minta kesabaran masyarakat. Dan saya berharap dukungan semua pihak dan instansi terkait. 

  Dulu belum dilakukan? 

Maksudnya belum begitu seriuslah. Sekarang kita seriusin. Kemudian juga pungutan-pungutan, kita kurangi. Seperti di terminal 3, terkenal dengan pungutan Rp25.000. 

Pungutan siluman maksudnya?

 Itu tidak siluman. Itu resmi, ada SK menterinya. Dari 2002 atau 2003. Baru per 17 Juni kemarin kita hapus pungutan itu. Sekarang operasionalisasi di terminal 3 dibiayai negara. 

TKI kita terkesan tidak punya keahlian ketika dikirim ke sana. Bagaimana? 

Memang di antara masalah yang muncul adalah proses rekrutmen, pelatihan, dan penempatan tidak sempurna. Rekrutmen masih tidak terencana, asal-asalan, dan mengandalkan pada calo.  Tidak ada sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya mengikuti prosedur, mematuhi rambu-rambu, dan jangan mau dibujuk rayu oleh calo-calo. Ini kan kita jarang. Kalau mau jujur ya, cuci tangan saja di teve diiklanin tuh. Cuci tangan yang benar. Masa untuk TKI gak ada iklannya, apalagi yang lain-lain. Kita memang kurang memerhatikan mereka. Kita akui.

Badan ini yang nongkrongin supaya kita ketok pintu hatinya dan matanya agar memerhatikan. Nah kita juga mereformasi sistem penempatan. BLK kita benerin. Nanti kita akan buat juga bursa kerja luar negeri sampai tingkat kecamatan. Kita jemput bola supaya calo dan agen yang sering menipu TKI bisa dengan sendirinya tersingkir. Kita pakai aparat pemerintah sampai ke bawah. Tidak harus badan, koordinasi dengan dinas atau kecamatan.

Konsepnya sudah kita siapkan. Juga akan buat semacam rating atau akreditasi bagi BLK-BLK yang sekarang ada. Pemeriksaan kesehatan dan semisalnya. Kita cek satu-satu, yang nakal-nakal akan kita singkirkan. Mudah-mudahan pertengahan Agustus sudah bisa kita umumkan.   

Sudah mulai jalan sistem ratingnya? 

Ya sudah. Kita sudah memersiapkan itu semua. Satu-satu, bertahap. Memang tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Ini kan guede banget. Tapi kita sedang berjalan. Kemudian juga dikaitkan dengan semacam neraca supply dan demand.  Supply tenaga kerja kita tuh berapa sih sebenarnya? Kita belum punya tuh peta supply.

Ada berapa kebutuhan tenaga dari politeknik, kejuruan, semua itu harusnya dipetakan. Disesuaikan dengan pasar dunia. Nah peta itu sedang kita siapkan. Memang gak bisa semudah itu. 

  Bocoran tentang rating PJTKI? 

Masih gelap. Mungkin kalau standarnya pakai UU 39, berat. Mereka harus punya tempat penampungan, siapa guru dan dosennya, peralatan kesehatan, kerja sama dengan negara penempatan. Harus diakui, jasa PJTKI itu luar biasa. Sangat besar jasanya dalam penempatan. Kita jangan ngaggap PJTKI itu Superman. Dia cari pasar sendiri, merekrut sampai ke desa-desa. Melatih. Itu core bisnisnya sendiri-sendiri. Duh, pusing kan. Kecuali Superman.   

Apakah ada kuota pengiriman untuk PJTKI? 

Tidak ada. Termasuk itu juga. PJTKI juga sampai sekarang belum ada pengawasan yang cukup serius. Tapi kemarin sudah ada upaya dari pemerintah dengan menutup ijin 106 PJTKI. Itu juga suatu kemajuan. Karena selama ini kontrol terhadap mereka juga kurang bukan hanya perusahaannya, tapi juga BLK-BLK yang dia punya.  

Pemerintah punya list negara tujuan pengiriman TKI? Kemarin ada yang sampai ditempatkan di Irak, padahal sedang perang. 

Ada listnya. Ada penempatan yang legal prosedural dan ilegal. Kalau yang ke Irak itu ilegal. Memang kalau yang ilegal banyak, modusnya macam-macam. Ada yang berangkatnya pakai visa turis, sampai sana kerja. Namanya juga manusia. Kadang juga berangkat pakai visa resmi dari badan/pemerintah, sampai sana dia pindah majikan, pindah kerja. Itu jadi ilegal dari perspektif kita, karena dokumennya berubah semua. Dan itu jumlahnya banyak sekali.  

Upaya kerja sama dengan negara lain? 

Sebenarnya untuk negara yang sudah punya hukum perburuhan tenaga kerja asing yang bagus, kita sudah bisa langsung menempatkan TKI di luar negeri. Tanpa MoU. Contohnya banyak, Hongkong, Singapura, dan beberapa negara lain.  Kita hanya punya beberapa MoU kok, gak banyak.

Justru banyak yang tidak pakai MoU. Tapi mereka justru bagus perlindungannya. Nah yang tidak punya peraturan, kita buat MoU, kalau tidak bahaya. Atau kita buat sistem tertentu misal seperti dengan Korea. Jadi tidak otomatis MoU penting dalam menempatkan orang di setiap negara. Kayak kita ke Australia dan Amerika, gak perlu bikin MoU, karena perundangannya sudah bagus.  

Beberapa lalu, Anda membekukan salah satu perusahaan asuransi terkait masalah TKI. Ada apa? 

Hahaha. Saya gak usah bicara satu dua lah. Pokoknya semua yang tidak serius dan sepenuh jiwa menangani urusan TKI akan kena. Banyak TKI yang klaim seperti pengemis. Ada yang sampai harus bawa mayat ke kantor asuransi. Keluarga TKI itu bilang ke saya, ”Pak Jumhur, saya mau baya mayat neh, saya mau sholatin di kantor asurasi,”. Baru kemudian klaimnya dibayar sama asuransi. Kayak gitu kan.  

Orang kan marah-marah dan maki-makinya kan ke kantor kita. Terus saya jembatani TKI ini ke asuransi. Eh malah mereka diperlakukan seperti pengemis, seperti meminta-minta. Ini saya bilang apa-apaan. Wong mereka dapat ratusan miliar dari para TKI, kok malah dihina-hina. Ya saya berhentiin. Urusannya apa? Saya bilang, orang yang gak sopan sama TKI, saya marah. Sopan santunlah sama TKI.  

Mulai galak? 

Bukan galak. Loh mereka orang kecil kok. Yang ngasih makan perusahaan asuransi itu, TKI. Mereka orang kecil, berjasa. Gini lah, saya juga malas ngapain pusing-pusing. Kalau mereka mau memerbaiki diri, ya kita kasih izin operasi. Kalau bisa minggu depan, kita buka. Tapi yang benar.   

Tapi pemerintah tetap komitmen? 

Begini, pokoknya mitra-mitra TKI, sekarang kita awasi dan tertibkan betul. Gak bisa orang seenaknya. Apalagi dapat bisnis dari situ, bisnis harus speenuh jiwa, sepenuh hati, dengan seganp akal budi, gitu loh. Ini kan manusia, ini yang saya coba arahkan para mitra kerja ke arah sana. Yang jelas gini. Ngurus TKI melibatkan banyak stakeholders. Termasuk pemerintah.kita berhubungan dengan 11 instansi pemerintah. Sekarang di badan ini, instasi ini punya perwakilan. Ketika kita membuat sistem satu atap. Sekarang saya punya punya posisi yang bisa langsung meminta berbagai departeman untuk membuat perbaikan. Jelas secara koordinasi saja lebih baik. (dimas@bipnewsroom.info)

 pesan sponsor..heheh…ada titipan dari salah satu pengunjung blog…kebetulan beliau dari PJTKI..siapa tahu bisa bermanfaat buat yang mo info kerjaan di luar negeri..semoga bermanfaat dan tidak menjadi masalah dikemudian hari…

 silakan klik di sini