Berharap Pangan dari Indonesia Timur

Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) :

Berharap Pangan dari Indonesia Timur

 Program jangka panjang pemerintah menjaga kebutuhan pangan di masa datang.

 Yohanes (48), warga Distrik (Kecamatan – red) Sota, Kabupaten Merauke, mungkin satu di antara banyak warga Papua yang miris melihat luasnya bentangan tanah di daerahnya belum tergarap maksimal. Masih alami, berupa padang savana dan rawa-rawa dalam yang tetap basah meski di musim kemarau.

“Di daerah lain, banyak petani tidak memiliki tanah. Di sini, luas. Kenapa tanah luas  anugerah Allah ini tidak bisa dimanfaatkan, jadi pertanian,” tutur dia ketika ditemui Komunika di terminal Damri Perintis, Pasar Merauke, Kab Merauke, beberapa waktu lalu.

Foto: Dimas

Ya, Merauke, semisal dengan daerah di kawasan Indonesia Timur lainnya, memang jauh lebih luas dibanding jumlah penduduknya yang tak lebih dari dua ratus ribu jiwa. Tanahnya menghampar seluas 2,5 juta ha, terdiri dari lahan basah 1,9 juta ha (76%) dan lahan kering 0,6 juta ha (24%). Dengan sebaran lahan budidaya 2.015.279 ha (44,71 %) dan nonbudidaya 2.491.821 ha (55,29 %). Belum lagi melihat fakta bahwa Merauke pernah menjadi pusat produksi beras tahun 1939-1958, melalui proyek Padi Kumbe yang dikembangkan pemerintah Belanda.

Sementara saat ini, alih fungsi lahan pertanian telah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan lahan pertanian pangan, tak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh belahan dunia.

Statistik laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tren lebih tinggi ketimbang produksi padi. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, tingkat pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia sebesar 1,3% dari total jumlah penduduk atau setara 3,5 juta orang per tahun.

Sementara, produktivitas padi di Indonesia selama 15 tahun terakhir, menurut data Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin hanya tumbuh 0,58% per tahun, sedangkan produksi padi tumbuh 1,01%. “Ke depan, bisa jadi masalah serius,” kata dia.

 

Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)

Merauke diharapkan menjadi lumbung pangan nasional, bahkan berorientasi eksport pada 2030 mendatang. Digadang mampu menambah cadangan pangan, yaitu padi 1,95 juta ton. jagung 2,02 juta ton, kedelai 167 ribu ton, ternak sapi 64 ribu ekor, gula 2,5 juta ton, dan minyak sawit mentah (CPO) 937 ribu ton per tahun pada 2030.

“Ini proyek jangka panjang. Kami sadar bahwa saat ini sarana dan prasarana pendukung masih sangat terbatas. Mulai dari pengairan sampai pusat penelitian. Pun dana infrastruktut tidak mungkin digelontorkan dalam waktu singkat. Tidak akan mampu. Kami buat beberapat tahap,” kata Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kab. Merauke, Harmini kepada Komunika beberapa waktu lalu.

Foto: Dimas

Karenanya, kata Harmini, MIFEE di desain berkembang secara bertahap. Sasaran jangka pendek (2010-2014), yaitu optimalisasi lahan seluas 123.540,1 ha eks lokasi transmigrasi di Distrik Merauke, Sota, Semangga, Tanah Miring, Kurik, Malind, Jagebob, Muting, Eli-gobel, dan lilin Ekstensifikasi lahan di cluster Greater Merauke, Kali Kumb, Yeinan. dan Bian seluas 299.711.2 ha akan didukung oleh kelembagaan yang kuat.

Kemudian untuk jangka menengah (2015-2019) yaitu terbangunnya kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan (hortikultura, peternakan, perkebunan) dan perikanan darat seluas 632.504,8 ha di cluster Okaba, Ilwayab, Tubang, dan Taboji. Sementara, untuk jangka panjang (2020-2030), membangun kawasan sentra produksi pertanian untuk tanaman pangan (hortikultura, peternakan, perkebunan) dan perikanan seluas 227.076 ha di cluster Nakias dan SeliL.

“MIFEE akan mengoptimalkan lahan cadangan yang selama ini statusnya tidur. Jadi ketika dikatakan membuka lahan, bukan menebang pohon. Merauke merupakan daerah savana dan rawa. Yang dipakai bukan lahan hutan alam atau hutan lindung,” kata Harmini.

Pemerintah akan menyentuh masyarakat lokal dengan mengikutsertakan dalam kegiatan pertanian. Pemerintah, kata dia, tidak menginginkan masyarakat menjadi penonton dalam Program MIFFE yang telah dilaunching oleh Menteri Pertanian RI beberapa waktu lalu.

“Kami kembangkan dengan sebuah sistem. Karena menurut kami, setiap pengembangan ekonomi yang tidak ada pola pengembangan budidaya, sudah pasti masyarakatnya tidak akan maju. Saat ini, masih banyak yang belum bisa mengelola potensi yang dimiliki, hanya bergantung pada alam. Bagaimana ekonomi masyarakat bisa diperbaiki, kami coba untuk memberdayakan masyarakat lokal yang dulu sama sekali tidak bisa berbudidaya, baik padi, jagung, maupun kedelai’ kata Harmini.

Karenanya, kawasan yang sudah baik manajemen budidaya dan usaha taninya, akan tetap dikembangkan hingga ke manajemen produksi, pemasaran, sampai distribusi. “Alam sangat membatasi kami karena curah hujan Merauke sangat terbatas. Kalau kita hanya bergerak di tanaman pangan, hasil petani hanya sebatas pada yang tumbuh saja. Akhirnya lahir gagasan untuk perikanan darat karena banyak rawa dalam yang airnya selalu ada bahkan di musim kemarau. Kemudian ada ternak, bisa dimanfaatkan kompos, bioenergi, bahkan dagingnya. Agar petani bisa mengerjakan hal yang lain. Kita pacu dan bangun dalam suatu sistem yang bagus, tentu penghasilan petani akan baik. Tinggal pemerintah menyelesaikan masalah distribusi agar bisa dipasarkan,” rinci Harmini.

 

Jaga Lingkungan dan Hak Tanah Ulayat

Sekretaris Daerah (Sekda) Merauke, drg. Josef Rinta mengatakan, untuk mendukung keberlangsungan MIFEE, Pemda Merauke telah menyiapkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) semisal peraturan yang mengatur manajemen tanah ulayat terkait pengembangan lahan dalam mendukung MIFEE. Kemudian Perda yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat lokal, agar tidak merasa terpinggirkan.

Pemda pun menyusun Perda pengembangan investasi yang mengatur masalah lingkungan dan hak masyarakat lokal. Hal tersebut untuk menghindari permohonan ijin usaha lahan, tapi tanpa realisasi.

“Isu investasi memang perlu. Selama ini masyarakat protes, takut hak ulayat terciderai. Namun sebenarnya semua bisa diatur dengan regulasi. Mau jual, mau bagi hasil, mau sewa, tergantung ketegasan pemerintah daerah. Ada lagi tenaga kerja yang mengadopsi sumber daya lokal, juga bisa diatur. Yang masuk Merauke harus yang punya skill, sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM lokal,” kata Josef Rinta. (dimasnugraha@depkominfo.go.id)

 

Tentang MIFEE bisa unduh MIFEE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s