wwc dirjen banjamsos : chazali situmorang

Dirjen Banjamsos

 Drs Chazali H Sitomorang Apt, MSc 

PROGRAM KELUARGA HARAPAN 

Yang namanya mengentaskan kemiskinan tentu bukan pekerjaan mudah. Selain butuh waktu, tenaga, dan dana yang tidak sedikit, pun harus didukung dengan sistem penyaluran yang tepat sasaran.  Setelah Sumbangan Langsung Tunai (SLT) selesai ”masa tayangnya”, bukan berarti tuntas sudah tugas pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

”SLT yang kemarin kita evaluasi, di mana kelemahannya. Yang bagus kita adopsi untuk Program Keluarga Harapan (PKH) kali ini,” kata Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial RI, Chazali Situmorang ketika ditemui KomunikA (19/7) di kantornya di wilayah Salemba Jakarta. 

Sebenarnya bagaimana penerapan PKH di lapangan dan apa antisipasi pemerintah untuk mengatasi kelemahan dari program sebelumnya. Berikut petikan wawancaranya : 

Secara mendasar apa beda PKH dan SLT?  

Jadi begini, latar belakang SLT dulu kan terkait dengan kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM. Nah kemudian pemerintah ingin agar rakyat yang sangat miskin bisa diberi subsidi, supaya mereka jangan terlalu berat memikul beban.  

Pada saat yang sama, 2005, BPS juga melakukan sensus sosial ekonomi untuk mengetahui tingkat sosial ekonomi masyarakat. Dari situ diketahui data by name dan by address. Di mana komposisinya 4,1 juta rumah tangga sangat miskin, 8 juta miskin, dan 7 juta mendekati miskin. Inilah yang mendapat susbsidi langsung tunai yang Rp100 ribu sebulan. Rp1,2 juta pertahun.  

Lantas? 

Data BPS acuan SLT tadi, baru pertama kali dalam sejarah republik ini kita punya data by name dan by address. Ini alamat siapa, anaknya siapa, apakah punya balita, anak usia sekolah. Datanya lengkap.  Kalau dulu data kita berdasar survey, hanya sampling. Jadi kalau kita kejar di mana itu penduduk miskinnya, gak akan bisa ketemu.

Persoalan kita selama ini kan mau bangun orang miskin, tapi di mana letak orang miskinnya gak tau. Pada saat kita kejar di desa-desa, gak ketemu.  Dengan adanya data ini, berarti program-program yang berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan dan jaminan sosial sudah bisa dikembangkan. Maka masuklah kita ke program jaminan sosial dalam rangka mem-proteck orang miskin ini.

Ternyata kita lihat dari hasil SLT tadi, dari 19,1 juta ada 6,5 juta rumah sangat miskin dan miskin yang mempunyai anak usia 0-15 tahun. Ini tentu yang kita prioritaskan, ini yang harus kita selamatkan dulu.  

Mengapa hanya 0-15 tahun? 

Menurut perhitungan kami, akan miskin juga neh anak kalau tidak dilakukan upaya-upaya jaminan sosial dan juga mendorong ekonomi keluarga. Selain itu juga, anggarannya gak cukup. Untuk 6,5 juta saja kami buat schedule selama 4-5 tahun.

Untuk PKH tahap pertama, 2007 ini, kita uji coba PKH untuk 500 ribu orang di 7 provinsi, 49 kabupaten kota, dan 348 kecamatan.  PKH juga memberikan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin, tapi bedanya pakai syarat. Siapa yang berhak dapat? Keluarga dengan ibu hamil atau memiliki anak usia balita atau punya anak usia sekolah tapi tidak bisa sekolah.  Jika memenuhi syarat, maka diberikanlah semacam social insurance yang berbentuk uang tunai dan besarnya bervariasi.

Kalau anak balita, satu keluarga dapat Rp800 ribu. Tapi kalau ada tiga syarat dalam satu keluarga, ya dapatnya digabungkan, ada ibu hamil Rp800 ribu, ada balita Rp800 ribu, ada anak SD nya Rp600 ribu. Berarti total dapat Rp2,2 juta setahun  

Isu yang muncul, pemerintah salah sasaran dalam menentukan lokasinya. Daerah-daerah tersebut konon daerah kaya? 

Begini, kita tidak hanya melihat demand side saja, tapi juga memerhatikan supply side. Kalau kita bicara soal ibu hamil, kan yang dilihat bagaimana pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Kalau anak usia sekolah, bagaimana akses sekolahnya. Kita lihat supply side-nya, sudah ada belum sekolahan di sana. Pelayanan rasio sekolah dengan penduduk, sudah cukup belum. BPS punya datanya.

Jadi kalau daerah-daerah yang sangat miskin tapi tak ada sekolah, tak jalan juga program ini. Mau dikirim ke mana dia, sekolah saja tak ada.   

Lantas? 

Program ini kan bertahap, baru uji coba. Kalau uji coba di daerah yang supply side-nya gak ada, ya gak jalan uji cobanya. Jadi jangan kau pikir cuma di daerah tertentu saja yang ada penduduk miskin. Di republik ini semua ada.

Di Jakarta yang begini kaya, kau pikir tak ada. Banyak tuh slum area, di balik-balik gang. Tidak memenuhi syarat kesehatan, coba kau tengok di balik-balik gedong. Ngapain kita paksa daerah lain yang belum siap. Masyarakat miskinnya ada dengan kriteria, tapi juga ada pelayanan kesehatan dan pendidikan yang tetap. Di samping  juga komitmen daerah yang kita dukung.   

Apa bisa diartikan infrasturktur pelayanan kesehatan dan pendidikan kita sangat buruk dan tidak merata, terlihat hanya 7 provinsi yang siap supply side-nya? 

Bukan berarti begitu. Tentu bukan aspek itu saja, kesiapan SDM dan pastinya anggaran terbatas. Kalau dilepas, banyak juga provinsi yang mau. Secara detil berapa yang siap, saya kurang tahu. Bappenas yang proses dan survey, kami hanya mendistribusikan serta bikin manajemennya. Hasil jadi, 7 provinsi.

Dari tiap provinsi kemudian mengajukkan kabupaten dan kecamatan.  Kemudian, tindak lanjutnya kami buat perjanjian kesepakatan dengan bupati dan walikota daerah tersebut. Isinya menyatakan dia mendukung program itu dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan. Itu komitmen. Supaya tidak ada kesan program ini top down. Sudah kami pegang. Jangan sampai salahkan kami lagi.

Prosesnya sudah berdasarkan usulan dari bawah dan kerjasama dari pusat. Mereka fasilitasi dengan tenaga dan prasarana, SDM daerah, kita bantu anggarannya. Jadi saat pelaksanaan di lapangan, kita gak ganggu-ganggu APBD mereka. Jadi mulai dari penyaluran dana, pelatihan dan honor pendamping, sewa sekertariat data entry dan operatornya, semua dari APBN. Cuma kita harapkan, SDM nya disiapkan oleh pemerintah daerah, pendampingannya dari sana.  

Kelebihan sistem PKH? 

Dulu, pendataan tidak diiringin dengan pendampingan, pembinaan, sosialisasi, dan advokasi. Kurang maksimal. Sehingga banyak timbul persepsi di masyarakat. Sekarang kita ada pendamping dari kecamatan setempat. Kita seleksi dengan tes dan wawancara.  Pendamping itu rasionya membina 300-325 rumah tangga sangat miskin. Dia diberi tanggung jawab.

Setiap pendamping itu nanti akan mengetahui bagaimana perkembangan rumah tangga sangat miskin, orang perorang. Sehingga kalau dia sedang hamil, dia monitor agar ibu itu selalu memeriksakan ke pelayanan kesehatan.  

Kemudian sistem kita dinamis, tidak tertutup. Jadi kalau ada pembaruan data, bisa langsung diperbaiki. Kalau dia tercatat tapi tidak memenuhi syarat, bisa kita exit-kan. Di cross check terus, bisa sewaktu-waktu keluar masuk. Pendamping-pendamping itu akan melapor, kita cek. Kalau benar, kita masukan. Jadi dinamis, tidak close 

Soal penyaluran dana, kami lihat sistem SLT melalui PT Pos sudah dilakukan dengan benar dan transparan. Secara aturan sudah benar. Masalahnya setelah sampai di masyarakat, ada uang yang dibagi-bagi, sistem ijon, potongan RT RW. Tapi itu kan di masyarakat.   

Dana 2007? 

Totalnya Rp1 triliun untuk 500 ribu rumah tangga sangat miskin yang nantinya juga menikmati pelayanan kesehatan dan pendidikan secara gratis. Mereka juga automatically akan menjadi peserta askes KIN. Depdiknas juga telah sepakat, meraka yang dibawa pendamping ini dan didorong keluarganya untuk sekolah, akan ditampung dengan program BOS.  

Nah 2008 nanti belum tahu lagi. Karena DPR juga akan mengevaluasi. Ingat PKH ini masih uji coba. Nanti kita lihat di mana kelemahannya. Kita gak mau seperti pengalaman SLT dulu, secara masif. Tapi bertahap dulu, kita benahi, di mana kelemahannya.   

Ke depan gimana? 

Tiap tahun PKH akan dievaluasi. Nanti 6 tahun dilihat. Target perencanaan kami, 2008 sudah mencakup 18 provinsi. 2009 kalau bisa semua provinsi. Tapi kan juga tergantung anggaran. Kebijakan pemerintah melalui panitia anggaran DPR baru mau mengalokasikan Rp1,1 triliun.

Padahal kita minta minta 2,6 triliun 2008 untuk mencover 18 provinsi dengan tambahan 1 juta rumah tangga sangat miskin. Ya kita harapkan saja, semua terpenuhi. Kalau anggaran tersedia. Dengan pengalaman 2 tahun ini kita sudah punya pengalaman dan pengembangan. Ya kita banyak belajar dari yang lalu-lalu.  

Harapan PKH? 

Perlu dicatat, program ini bukan program yang mengentaskan kemiskinan, gak mungkin. Mengentaskan kemiskinan tuh dengan UEP (Usaha Ekonomi Produktif). Program ini lebih kepada social insurance (jaminan sosial) bagi sebuah keluarga yang memang punya anak.

Supaya generasi ke depannya lebih baik. Terutama dari aspek kesehatan dan pendidikan.  Kita harap anak itu mulai dari kelahirannya, sampai dia melahirkan dan balita, pelayanan kesehatannya prima. Dengan kita melakukan pemantauan itu, kita monitor ibu-ibu. Dia menggunakan fasilitas kesehatan dengan maksimal atau tidak. Selama ini dia tak memanfaatkan kenapa, mungkin karena gak ada ongkos.  

Apa peran daerah?

 Harapan kita memang, PKH ini tidak jalan sendiri, jadi bagian kecil dari program pengentasan kemiskinan dan sosial asuransi. Dengan adanya PKH ditambah program bantuan rumah tangga ekonomi produktif kita harapkan percepatannya makin bagus.  

 Kami menghimbau supaya daerah-daerah yang menjadi target sasaran PKH, secara bersamaan juga menjalankan program-program pengentasan kemiskinan. Harus simulatan, jangan dilepas. Pada saat kita masuk dengan penguatan sosial asuransi, sosial proteksinya, mereka masuk dengan program pemberdayaan, pengentasan kemiskinan.

Diberi bantuan modal. Sehingga modal itu benar-benar digunakan untuk modal. Tidak untuk konsumtif. Tapi kalau dia diberikan daerah lain yang belum masuk program ini, resiko modal tapi digunakan untuk kebutuhan konsumtif akan tinggi. Nanti kalau daerah lain sudah masuk pengentasan kemiskinan dan kemudian kita masuk dengan social insurance, akan lebih cepat lagi. (dimas@bipnewsroom.info)  

6 thoughts on “wwc dirjen banjamsos : chazali situmorang

  1. Ralat………
    maaf……

    Yth. Bapak Dirjen
    Saya sangat setuju dengan adanya PKH dimana tujuan utamanya adalah membantu keluarga miskin. saya ingin ikut serta dalam rangka mensukseskan program ini, saya ingin jadi Pendamping PKH tapi gimana ya caranya.

    Trima Kasih,
    Wassalam,

    Samhudi, Pasuruan, Jatim.
    0343-7742158 081-7337725

  2. saya juga kebetulan jadi pedamping di Pasuruan, nggak ada komentar tuh, gaji lumayan, kerja-nya juga asyik, koordinasi apalagi sudah menjadi nutrisi wajib untuk menjadi seorang pendamping. Yang ingin saya sampaikan adalah beberapa kemampuan yang mesti dimiliki seorang pendamping yaitu :
    1. Kemampuan bersilat lidah ketika pertama kali turun ke medan perang, karena pendamping tidak perlu apapun selain mulut yang manis
    2. kemampuan menahan semua keadaan yang tidak menyenangkan, saya nggak akan ceritakan apa saja yang tidak menyenangkan sebagai seorangb pendamping karena itu sudah menjadi kode etik menjadi pendamping
    3. adalah yang sangat perlu kemampuan melarikan diri, menyembunyikan diri dan berkemas dalam waktu 10 detik ketika segerombolan orang datang sambil marah- marah atau berusaha menghentikan proses validasi, pemutakhiran atau Pencairan dana.
    oh ya, dirjen bukan DJ lho….
    saya mau tanya kok nggak ada akses yang mudah untuk pendamping berkomunikasi, maksud saya tolong dong pendamping diberi akses berupa situs yang bisa di akses kapan saja dan dimana saja. Pendamping kan orang gaul dan mobile jadi perlu donk masukan dan info atau apalah yang bisa diunduh kapan saja tanpa perlu susah melalui operator YANG KADANG TIDAK MENGERTI APA YANG PENDAMPING RASAKAN!!!!
    c’est la vie…………

  3. PKH….. BRAVO….

    Saya senang sekali pemerintah dan hanya DEPSOS RI yang mau begini….

    LUAR BIASA….

    Ada sedikit yang ingin saya sampaikan Kepada Bpk.Dirjen dan mudah mudahan ini menjadi inspirasi saya agar kemiskinan di Bumi Pertiwi ini menjadi berkurang

    saya angkat Judulnya:
    PENDEKATAN PEKERJAAN SOSIAL DALAM MENANGANI KEMISKINAN DI TANAH AIR

    Salah satu permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia yang senantiasa menuntut keterlibatan pekerjaan sosial dalam penanganannya adalah masalah kemiskinan. Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan kemanusiaan yang fokus utamanya untuk membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri. Dalam proses pertolongannya, pekerjaan sosial berpijak pada nilai, pengetahuan dan keterampilan profesional yang mengedepankan prinsip keberfungsian sosial (social functioning) (Siporin, 1975; Zastrow, 1982; 1989; Morales, 1989; Suharto, 1997). Konsep keberfungsian sosial pada intinya menunjuk pada “kapabilitas” (capabilities) individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa klien adalah subyek pembangunan; bahwa klien memiliki kapabilitas dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan, bahwa klien memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya.
    Sebagamana halnya profesi kedokteran berkaitan dengan konsepsi “kesehatan”, psikolog dengan konsepsi “perilaku adekwat”, guru dengan konsepsi “pendidikan”, dan pengacara dengan konsepsi “keadilan”, keberfungsian sosial merupakan konsepsi yang penting bagi pekerjaan sosial karena merupakan pembeda antara profesi pekerjaaan sosial dengan profesi lainnya. Morales dan Sheafor (1989:18) menyatakan:

    Social functioning is a helpful concept because it takes into consideration both the environment characteristics of the person and the forces from the environment. It suggests that a person brings to the situation a set of behaviors, needs, and beliefs that are the result of his or her unique experiences from birth. Yet it also recognizes that whatever is brought to the situation must be related to the world as that person confronts it. It is in the transactions between the person and the parts of that person’s world that the quality of life can be enhanced or damaged. Herein lies the uniqueness of social work.

    Secara konseptual pekerjaan sosial memandang bahwa kemiskinan merupakan persoalan-persoalan multidimensional, yang bermatra ekonomi-sosial dan individual-struktural. Berdasarkan perspektif ini, ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu:

    1. Kelompok yang paling miskin (destitute) atau yang sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan (umumnya tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
    2. Kelompok miskin (poor). Kelompok ini memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan namun secara relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar (misalnya, masih memiliki sumber-sumber finansial, memiliki pendidikan dasar atau tidak buta hurup,).
    3. Kelompok rentan (vulnerable group). Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari kemesikinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik ketimbang kelompok destitute maupun miskin. Namun sebenarnya kelompok yang sering disebut “near poor” (agak miskin) ini masih rentan terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari status “rentan” menjadi “miskin” dan bahhkan “destitute” bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial.

    Secara tegas, memang sulit mengkategorikan bahwa sasaran garapan pekerjaan sosial adalah salah satu kelompok dari ketiga kelompok di atas. Pekerjaan sosial melihat bahwa kelompok sasaran dalam menangani kemiskinan harus mencakup tiga kelompok miskin secara simultan. Dalam kaitan ini, maka seringkali orang mengklasifikasikan kemiskinan berdasarkan “status” atau “profil” yang melekat padanya yang kemudian disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Gelandangan, pengemis, anak jalanan, suku terasing, jompo terlantar, penyandang cacat (tubuh, mental, sosial) dll adalah beberapa contoh PMKS yang sering diidentikan dengan sasaran pekerjaan sosial di Indonesia. Belum ada hasil penelitian yang komprehensif apakah mereka ini tergolong pada kelompok destitute, poor atau vulnerable. Namun dapat diasumsikan bahwa proporsi jumlah PMKS diantara ketiga kategori tersebut membentuk piramida kemiskinan.
    Pada pendekatan pertama, pekerja sosial melihat penyebab kemiskinan dan sumber-sumber penyelesaian kemiskinan dalam kaitannya dengan lingkungan dimana si miskin tinggal, baik dalam konteks keluarga, kelompok pertemanan (peer group), maupun masyarakat. Penanganan kemiskinan yang bersifat kelembagaan (institutional) biasanya didasari oleh pertimbangan ini. Beberapa bentuk PROKESOS yang telah dan sedang dikembangkan oleh Depsos dapat disederhanakan menjadi:
    1. Pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti sosial.
    2. Program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial.
    Pendekatan kedua, yang melihat si miskin dalam konteks situasinya, strategi pekerjaan sosial berpijak pada prinsip-prinsip individualisation dan self-determinism yang melihat si miskin secara individual yang memiliki masalah dan kemampuan unik. Program anti kemiskinan dalam kacamata ini disesuaikan dengan kejadian-kejadian dan/atau masalah-masalah yang dihadapinya. PROKESOS penanganan kemiskinan dapat dikategorikan kedalam beberapa strategi:
    1. Strategi kedaruratan. Misalnya, bantuan uang, barang dan tenaga bagi korban bencana alam.
    2. Strategi kesementaraan atau residual. Misalnya, bantuan stimulan untuk usaha-usaha ekonomis produktif.
    3. Strategi pemberdayaan. Misalnya, program pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja.
    4. Strategi “penanganan bagian yang hilang”. Strategi yang oleh Caroline Moser disebut sebagai “the missing piece strategy” ini meliputi program-program yang dianggap dapat memutuskan rantai kemiskinan melalui penanganan salah satu aspek kunci kemiskinan yang kalau “disentuh” akan membawa dampak pada aspek-aspek lainnya. Misalnya, pemberian kredit, program KUBE atau Kelompok Usaha Bersama.

    STRATEGI MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN : KONSEPSI PEKERJAAN SOSIAL (PENDAMPING) PKH (Program Keluarga harapan)

    Sesuai dengan konsepsi mengenai keberfungsian sosial, strategi penanganan kemiskinan pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya. Karena tugas-tugas kehidupan dan status merupakan konsepsi yang dinamis dan multi-wajah, maka intervensi pekerjaan sosial senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya. Prinsip ini dikenal dengan pendekatan “person-in-environment dan person-in-situation”.
    Tujuan dari Program Kelurga Harapan adalah merubah Pola Prilaku terhadap sasaran RTSM agar menjadi lebih baik untuk generasi yang datang. Dengan pembekalan bimbingan dan pelatihan Pekerja Sosial/pendamping senantiasa mampu membina dan mendorong agar RTSM dapat berjuang begitu pentingnya kesadaran masyarakat terhadap Pendidikan dan Kesehatan.
    Keberhasilan/Ujung Tombak Program Keluarga Harapan ada dalam peranan pendamping dan Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tugas tanpa pamrih mau berkorban demi masyarakat dan atas dasar Ikhlas, siap menghadapi situasi dan kondisi lingkungan serta pendekatan lebih intensif, akan memberikan Motivasi terhadap RTSM sehingga dalam jangka panjang akan membawa dampak menjadi generasi yang lebih maju dari orang tuanya
    Pentinganya Peranan Pemerintah Daerah menjadi Ukuran Keberhasilan Program Keluarga Harapan. Sejauhmana peranan pemerintah daerah selalu menjadi persoalan dilapangan. Sulitnya berkoordinasi dan responsive dari intansi terkait begitu lambat dan mengabaikan. Sikap dan prilaku pejabat yang acuh tapi mau rakyatnya sejahtera tidak sejalan dengan pernyataan pejabat pembuat komitmen/Bupati.
    Berbagai alasan tentunnya didasar pada otonomi daerah, sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang sifatnya paling penting didahulukan sehingga PKH ini kurang disambut meriah oleh Pemerintah Daerah tertentu. Persoalanya bagaimanapun gencarnya sosialisi oleh Pendamping, tetap tidak berpengaruh pada kebijakan pemerintah setempat.

    Penutup
    Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan penanganan lintas sektoral, lintas profesional dan lintas lembaga. Departemen Sosial merupakan salah satu lembaga pemerintah yang telah lama aktif dalam program pengentasan kemiskinan. Dalam strateginya Depsos berpijak pada teori dan pendekatan pekerjaan sosial.
    Strategi penanganan kemiskinan dalam persepektif pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan keberfungsian sosial si miskin (dalam arti individu dan kelompok) dalam kaitannya dengan konteks lingkungan dan sistuasi sosial.

    By: JUHADI.S.Kom,
    Operator Subang

  4. ma’af saya baru di dunia maya anggaplah (gaptek), saya seorang pendamping pkh ingin merasa berguna bagi RTSM yang saya dampingi, dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam mengawal program semaksimal mungkin serta mengentas kemiskinan mereka, saya ingin memberikan suatu yang lebih sehingga mereka lepas dari keteregantungan yang masih sangat melekat sebagaimana halnya BLT yang kemarin masih tersalurkan. serinng kali ada harapan dalam benak saya, ibu-ibu kita ajak untuk mandiri dengan membuat kelompok2 kecil bidang usaha, baik pertanian, perkebunan, peternakan bahkan perdagangan yang memunginkan dilakukan n dimulai dalam sekala kecil, tetapi dari 12 kelompok yang saya dampingi udah pernah membuat kesepakatan akan mengelola sebuah lahan kosong milik famili anggota PKH yang siap untuk disewakan dan dikerjakan bersama langkah tersebut sudah hampir berjalan namun sayang, modal yang sedianya ada hangus karena kebutuhan, kemudian kita mencoba untuk untuk melakukan hal-hal yang biasa ibu2 atau lingkungan sekitarnya lakukan yaitu beternak kambing lokal, 5 kelompok setuju sedang sisanya tidak, akhirnya pada tahun 2008 akhir setelah pencairan dana bantuan PKH diadakan pengumpulan dana sebasar 50.000 perkepala bagi anggota kelompok yang sudah sepakat tadi. dari kelima kelompok tersebut empat kelompok berjalan sedang 1 kelompok lagi bubaran, karena kebutuhan juga, 5 kambing awal 2009 sampai sekrang udah menjadi 10 namun sayang beberapa hari yang lalu anak kambing meninggal 3 alangkah sedihnya kelompok kami tetapi kami tetap berusaha bagaimana kita berkegiatan dengan tidak meninggalkan bekas luka ada kenangan yang tak pernah terlupa dari program ini, adapun sistem yang kami sepakati adalah induk menjadi pemilik yang merawat, sedang anak kambing yang sudah dewasa/ dudah bisa bekembang sebndiri baru disetorkan kepada kelompok dan diundi untuk menentukan siapa yang layak dapat giliran, dengan kebijakan bahwa peserta yang sudah tidak memiliki keanggotaan, misalnya tertanggung sudah lulus dari SMP, diberikan kesempatan untuk merawat lebih dahulu tanpa di lot. mereka bersemangat andaikan ada sebuah wadah yang ingin membantu mereka mengentaskannya secara bertahap dan berkesinambungan, duh capek deh, masih buanyak keluhan pendamping yang ingin disampaikan namun tangan udah puegel semua semoga ada guna dan manfaatnya, ma kasih telah mau membaca, By inul

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s