Cerita dari Negeri Tapal Batas

Cerita dari Negeri Tapal Batas

  

Pembangunan kawasan perbatasan terus digalakkan. Tak hanya mengejar ketinggalan, juga merubah paradigma.

  

Ada yang lucu dari cerita Prof. Dr. Alo Liliweri, guru besar Ilmu Komunikasi di Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur (NTT). Prof Alo, begitu ia disapa, berkisah tentang seorang pemuda warga wilayah perbatasan NTT. Konon katanya, pria tersebut baru mendapat hadiah seperangkat telepon genggam lengkap dengan pulsanya.

 Pun di daerah tersebut, rupanya penetrasi perusahaan telekomunikasi seluler telah menyebar dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pengguna telepon genggam. Tak tanggung-tanggung, empat blok alias sinyal penuh siap menghubungkan pengunanya menjelajah berbagai belahan dunia.

Mungkin karena HP (hand phone) baru, maka jadilah sang pemuda menelepon sepuas-puasnya. Entah siapa yang ditelepon, tapi yang pasti ia tampak nikmat berbincang. Ditambah lagi ada paket hemat bin promosi yang bisa digunakan agar telinga jadi tambah ”panas”.

Tak sadar, mungkin saking lamanya menelepon, baterai HP pun drop alias habis. Namun ajaibnya, sang pemuda malah terperangah, tersadar belum ada listrik yang menjamah daerah tempat tinggalnya.

Terpaksa, demi HP baru, jadilah ia harus men-charge baterainya sejauh dua jam perjalanan berjalan kaki.   Titisan Nenek Moyang

Lain NTT, lain pula cerita dari Kabupaten Keerom, salah satu dari lima kabupaten di Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Niugini. Penduduk di daerah tersebut memang telah terbiasa dengan hidup nomaden alias hidup berpindah-pindah dan pola primitif.

”Pakaian saja dari kulit kayu. Walau sebagian sudah mengenal pakaian, tetapi persediaan pakaian terbatas, satu potong pakaian sampai hancur di badan,” jelas Bupati Keerom, Drs Celsius Watae, menggambarkan daerahnya.

Tak hanya itu, komunikasi yang dilakukan pun hanya bahasa daerah setempat. Bayangkan di Papua sendiri tercatat 255 kelompok suku dengan ratusan ragam bahasa dan dialek yang berbeda-beda. Terbayang bagaimana sulitnya penerapan program pemerintah di sana.

Berbagai cara dan alternatif dicoba. Hingga akhirnya pemerintah daerah setempat mulai menggunakan media televisi lengkap dengan parabolanya untuk memperkenalkan berbagai informasi kepada masyarakat.

”Reaksi yang muncul beragam, mulai dari tertawa, heran, ada yang coba berbicara dengan televisi, memberi makan televisi dan bertanya kepada televisi. Bahkan ada yang melihat televisi sebagai wujud pengawasan arwah nenek moyang,” kata Watae tersenyum.

Kendati begitu, cara sederhana tersebut terbukti ampuh dalam memicu perkembangan sosial masyarakat. Setiap hari, tak kurang 200-300 penduduk setempat berkumpul untuk melihat berita dan acara di televisi.

Tak hanya itu, pola hidup berpindah pun mulai ditinggalkan. Penduduk mulai betah berdiam di satu tempat. Bahkan, televisi mampu mengundang masyarakat yang tadinya tinggal di hutan untuk bergabung di salah satu permukiman di perbatasan.

Dan tentu saja, kesempatan tersebut akan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Keerom untuk mulai membangun infrastruktur yang ada, mulai permukiman penduduk, gedung sekolah, puskesmas, air bersih, listrik dari generator, hingga pasar tradisional.

Pemerintah akan membangun enam titik pembangunan terpadu di daerah perbatasan. Dana yang digelontorkanpun tak sedikit, Rp 600 miliar untuk setiap pusat pemukiman.  Berbagai Kondisi Perbatasan

Cerita Prof Alo dan dari Keerom Papua memang hanya beberapa kisah diantara banyak cerita tentang kawasan perbatasan. Namun, hal tersebut ternyata diamini oleh Dr Sjafrie Sairin, Antropolog Universitas Gajah Mada (UGM). Menurutnya, ada tiga kondisi yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia. Pertama, negara luar yang lebih maju dari Indonesia, semisal di wilayah perbatasan Kalimantan. Kemudian kondisi yang relatif sama, seperti di perbatasan Papua dan terakhir, kondisi Indonesia lebih baik dari negara tetangga laiknya di perbatasan NTT.

”Kondisi ini masing-masing dengan kelebihan dan kekuarangnnya,” jelas guru besar Antropologi Fakultas Ilmu Budaya UGM ini dalam diskusi terbatas dengan instansi-instansi pemerintah pemangku kebijakan perbatasan yang digelar oleh Pusat Pengelolaan Pendapat Umum (P3U), Badan Informasi Publik (BIP), Departemen Komunikasi dan Informatika, di Jakarta beberapa waktu lalu.

Tentang kawasan perbatasan, menurut Sjafrie, ada empat masalah besar yang selalu terjadi di kawasan perbatasan. Pertama, lokasi yang relatif terisolir (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas rendah. Kedua, masalah pada tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kemudian kesejahteraan ekonomi yang juga harus serius dipikirkan. Dan tidak ketinggalan asupan informasi tentang pemerintah serta pembangunan masyarakat.

Semuanya menuntut untuk segera diselesaikan. Namun adalah kebijakan pemerintah daerah untuk membuat program prioritas penyelesaiannya.   Mengurangi Kesenjangan

Saat ini banyak program pemerintah yang tengah berjalan di kawasan perbatasan. Berbagai pendekatan pun dilakukan guna membangun kawasan tersebut. Misal saja tentang masalah keamanan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Kedua negara sepakat membentuk komite kerjasama kepolisian (joint police cooperation committee) untuk melakukan pengamanan wilayah perbatasan baik darat, laut, maupun udara.

” Berbagai kegiatan ilegal di perbatasan harus segera diselesaikan secara hukum, bukan semata-mata melalui pendekatan militer,” kata Menteri Pertahanan (Menhan), Juwono Sudarsono, tegas.

Tak hanya itu, pemerintah juga membuat kesepakatan dengan Timor Leste dan Papua Niugini untuk melakukan pendekatan melalui pihak kepolisian dan imigrasi. Karena disadari atau tidak permasalahan yang berkembang di kawasan perbatasan, lebih kepada faktor ekonomi, sosial dan kekerabatan.

Institusi kesehatan juga tengah digarap. Departemen Kesehatan memastikan pada 2007, 43 pulau terluar dan pulau perbatasan yang telah berpenghuni di Tanah Air, akan dilengkapi fasilitas layanan kesehatan berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Saat ini Indonesia memiliki 92 pulau terluar di mana 43 di antaranya telah berpenghuni. Untuk langkah awal, akan dibangun Puskesmas di 5 pulau di wilayah Kepulauan Sangihe Talaud dan wilayah Papua. Kelima pulau tersebut adalah Pulau Miangas, Pulau Merore dan Marapit, yang kesemuanya berada di daerah Sangihe Talaud. Sedangkan bagi daerah Papua, akan dibuat Puskesmas di Pulau Beras dan Pulau Pan.

”Rencanyanya akan diresmikan pada 17 Januari 2007 nanti. Sisanya akan dilengkapi sebelum 2007 berakhir,” ungkap Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Depkes Rustam Pakaya.

Puskesmas-Puskesmas tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas rawat inap dengan minimal satu dokter umum, perawat atau bidan. Selanjutnya secara bertahap akan ditambah dengan ahli sanitarian (kesehatan lingkungan) serta dokter spesialis yang bersifat konsultan. Tiap Puskesmas di satu pulau, diperkirakan akan menyerap dana sebesar Rp1 miliar.

Ya, memang program ini semua hanya contoh kecil dari program lainnya. Sekadar tau, kawasan perbatasan akan tidak seperti dulu lagi. Gak percaya? Tunggu saja. ***(dimas@bipnewsroom.info)  

One thought on “Cerita dari Negeri Tapal Batas

  1. ya menurut saya kabupaten keerom adalah salah satu kabupaten baru,tetapi bukan berarti terpencil karena di kabupaten saya kabupaten keerom suda maju.
    kenapa saya katakan demikian??
    karena saya telah merasakan adanya pembangunan di kabupaten keerom.
    harapan saya kiranya kabupaten keerom beberapa tahun kedepan dapat berkembang lebih dari yang ada asaat ini dan mudahmudahan dapat bersaing dengan kabupaten lainya di papua dan di indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s