wwc Menneg KLH : Rachmat Witoelar

tentang deforestrasi dan bantahan Menneg KLH tentang isu Indonesia mau dimasukkan ke Guinness Book of Record oleh GreenPeace….

n data listnya gw liat dengan mata kepala sendiri…satu hal greenpeace emang salah baca data. tapi emang bener, lingkungan kita dah rusak..alam dah berubah, jadi waspadalah…waspadalah…heheheh 

Menteri Negara Lingkungan HidupRachmat Witoelar :  

Apa Kurang Galak? 

Cerita tentang Lingkungan Hidup (LH) di Indonesia sepertinya belum juga usai. Belum lagi kebakaran hutan dan lahan terselesaikan, perubahan iklim global yang menjadi kekhawatiran masyarakat dunia seakan tak mau ketinggalan. Sebenarnya bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia terkait masalah LH? Edisi kali ini, KomunikA berkesempatan menyambangi Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar di ruang kerjanya di Kebon Nanas, Jakarta (21/5).

“Saya kalau sama wartawan, selalu menjelaskan dengan detil. Sangat serius sampai staf saya kerjain suruh bikin makalah, biar jelas. Terkadang banyak wartawan yang kurang tanggap bahkan salah terkait pemberitaan kebijakan pemerintah di bidang LH,” kata Rachmat tersenyum.Berikut petikannya :   

Berbagai kasus LH kerap terjadi di Indonesia. Seberapa parah kondisinya?

Kondisi lingkungan hidup kita memang sudah agak parah. Karena masalah lingkungan hidup kan belum menjadi prioritas dari masyarakat. Mereka tidak begitu memikirkan soal lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, yang ada hanya pemenuhan kebutuhan hidup. Ibaratnya masyarakat mau gampangnya saja. Misal, seseorang di kampung mau memasak, tidak ada minyak tanah, ya tebang saja pohonnya. Itu kan sebenarnya tidak boleh. Tapi kebutuhannya mendesak untuk dilakukan.

Dari dulu, sejak zaman nenek moyang juga, LH itu tidak pernah diperhatikan. Karena memang ilmu LH itu baru, di dunia saja baru. Baru dijadikan suatu ilmu yang dijadikan kaidah dan rinci, mungkin sekitar 1970-an.

Jadi pelita I, II gak ada tuh. Jadi gali saja, potong saja. Lama-lama kesadaran itu muncul. Kalau orang mencari nafkah kan sudah lama, kira-kira 2 juta tahun. Hahaha. Tapi memeliihara lingkungan hidup, baru kemarin. Paling dulu nenek moyangnya yang kasih tahu dengan petuah-petuah, jangan begini, pamali (sunda – red). Ada kearifan tradisional, belum melalui institusi. Soal ilmu apalagi hukum undang-undang, baru kemarin. UU LH baru 1997.  

Jadi, siapa sebenarnya yang merusak lingkungan, masyarakat; pengusaha; atau pemerintah?

Semua ada sahamnya. Hahaha. Tapi harus dibedakan antara merusak dengan membuat rusak. Ada motivasi di sini, kalau merusak itu ada niat, sedangkan membuat rusak itu karena faktor keterpaksaan. Kalau masyarakat mungkin lebih tepat membuat rusak. Masyarakat kita sistemnya ladang berpindah, dia berladang, ladangnya sudah tidak subur, dia cari ladang lain, pindah. Yang lama ditinggalkan. Nah itu membuat rusak.

Tapi kalau pengusaha, dia mau jual kayu, potong kayu, tidak ada ijin dia potong juga, ilegal, itu namanya merusak. Memang ada niat. Nah kalau pemerintah, dari segi kebijakan juga bisa merusak. Memberi ijin bangunan yang melanggar tata ruang wilayah. Misalnya di suatu kota, ruang terbuka hijau seharusnya 30%, dia malah bikin mall, perumahan. Semestinya semua harus kerjasama dan tanggung jawab bersama.

  

Yang ada, kebijakan lingkungan hidup selalu membentur tembok, kalah dengan kebijakan ekonomi?

Ya, kalau kebijakan lingkungan hidup kan daya jangkaunya jangka panjang. Kalau hutan kita lestarikan sekarang, manfaatnya nanti jangka 5-10 tahun. Tapi kalau pengusaha, hutan ini kita potong, besoknya dapat duit. Jadi mesti ada kesadaran dari semuanya bahwa kebijakan ekonomi jangan melanggar kebijakan lingkungan hidup.

  

Lahirnya kebijakan yang melanggar lingkungan hidup apakah bisa diartikan bahwa pemerintah masih belum sepakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan?

Kalau pemerintah sudah. Tapi kan pemerintah itu ada kabinet, ada gubernur, Pemda, ada 1,8 juta orang.

  

Bagaimana dengan para pembuat kebijakan?

 Sudah. Karena kita menganut yang dinamakan pembangunan berkelanjutan. Menteri Pekerjaan Umum mau bangun jalan, pasti tanya ke KLH, ini gimana? Dia pasti perhatikan. Tapi kalau yang di bawahnya, gak nanya siapa-siapa, dia bikin aja. Dalam level pemerintah pusat, sudah sangat disadari. Tapi kalau pelaksanaanya, tidak.   

Mana yang jadi fokus utama KLH?

Kita masih fokus pada kearifan tradisonal. Karena masyarakat tradisional kita lebih banyak, sekitar 70 persen atau 180 juta. Jadi di desa-desa, di lahan berpindah, orang-orang masih dengan pola tradisional, masih ramah lingkungan. Tapi, kalau ada pabrik di sana, cenderung mulai rusak. Orang modern yang punya pabrik menyuruh melanggar kearifan tradisional yang ada.

Tetapi yang tampak di banyak orang kan yang menjadi berita, bagaimana tindakan kita terhadap perusahaan. Kita lakukan dua-duanya. Walau yang terbesar memang di masyarakat tradisional.

  

Tapi bukan berarti kerusakan lingkungan karena pengusaha kadarnya sedikit?

 Ya. Memang kadarnya lebih sedikit dibanding dengan masyarakat, walau tetap saja melanggar hukum dan perlu diminta pertanggungjawabannya. Tapi kalau masyarakat kecil, biasanya tidak melanggar hukum. Dibedakan antara membuat rusak dengan merusak. Ada kebakaran hutan dan pembakaran hutan. Sengaja dan tidak sengaja. Masyarakat umum kebanyakan tidak tahu hal tersebut. Nah tugas kami membuat jadi tahu bahwa hal yang biasa mereka lakukan semisal membakar lahan untuk membuka areal tanam adalah melanggar.   

Ketika pengusaha membangun pabrik, Bapedal seperti tidak berfungsi?

 Justru sangat berfungsi. Banyak yang ditangkepin kok. Bahwa banyak juga yang tidak masuk penjara, itu kan masalah lain. Yang masukin penjara kan hakim. Hahaha. Bagi perusahaan kita tuntut. Ada yang 2 tahun di pengadilan. Bahkan langkah terakhir, kita kasasi. Apa kurang galak, sampai di kasasi gitu.   

Apa inisiatif kebijakan yang dilakukan KLH?

 Kita banyak mengadakan kaukus lingkungan di setiap kabupaten kota. Kita datang, mereka bersepakat bikin kaukus, berbicara, dan akan bikin peraturan yang ramah lingkungan. Antar fraksi dan antar komisi. Itu bentuk realisasi komitmen kita. Kemudian juga memeriksa perusahaan-perusahaan dengan kategorisasi yang ditetapkan LH. Dan rutin diumumkan. Sekarang ini perusahaan kalau tidak punya cap ramah lingkungan dari KLH, susah hidupnya.   

Maksudnya?

Ada sanski, bersifat moral dan juga finansial. Saya sudah MoU sama Bank Indonesia dan beberapa bank besar. Kalau masuk kategori buruk dari KLH, minta kredit gak bakalan dikasih. Jadi bank tanya KLH dulu, kalau masuk daftar jelek, biasanya disuruh cari kredit di tempat lain.

 Sekarang yang masuk daftar hitam, kita ajukan ke pengadilan, sekitar 70an. Yang agak nakal sedikit, sekitar 200an. Yang layak, 400an. Banyak yang memenuhi, tapi banyak juga yang nakal. Ya, perusahaan itu, biar saja kerja pakai uang nenek moyangnya kalau tidak mau peduli lingkungan.  

Musim kemarau, bagaimana antisipasi kebakaran hutan dan lahan?

Yang paling penting adalah keterlibatan masyarakat banyak. Karena berdasar data yang ada, kebakaran banyak berasal dari kebakaran hutan pekarangan atau lahan-lahan kecil. Statistik mengatakan, kebakaran hutan hanya 20% dari kebakaran lahan kecil dan semisalnya. Cuma ada di kebun, padang, bahkan di Kalimantan itu kebakaran tanah gambut. Makanya Pak Ka’ban (Menhut -red) protes, tidak ada kebakaran hutan, yang ada kebakaran lahan.

Nah terjadinya kebanyakan di kebun-kebun masyarakat, pola tanam. Dia bakar untuk membersihkan ladang. Daripada dibabat, kan lebih murah dibakar. Arangnya juga bisa menyuburkan. Kita bilang tidak, mereka mana mau tahu. Kita coba bujuk, kalau tidak bisa, kita larang. Walau kita juga gak mau masyarakat ditangkepin kayak gitu. Harus ngasih tau mereka kalau itu tidak benar.

  

Lantas bagaimana?

Pemerintah coba larang, himbau agar dibabat saja. Sisa-sisa tanaman hasil pembabatan tadi, kita minta agar dikompos. Saat ini mereka masih banyak yang tidak tahu bagaimana memanfaatkan sisa tanaman tadi. Ya, kompos sederhana. Nah komposnya nanti pemerintah yang beli. Daripada dibersihkan, kemudian dikumpulkan dan dibakar, mending dikompos dan dijual, bisa dapat duit.

Kemudian, soal arang hasil pembakaran yang bisa menyuburkan, pemerintah akan memberi pupuk gratis. Sama-sama untung, negara tidak ada kebakaran, masyarakat lahannya subur, komposnya juga dibeli.

  

Apa justru tidak menimbulkan ketergantungan pupuk kepada pemerintah?

Pupuk ini kan hanya tambahan saja, lainnya jadi kompos. Pilihannya, keluar duit atau kebakaran. Ya, uangnya, dari APBD juga. Ditawari kok sama Sri Mulyani (Menkeu –red). Lagipula hitungannya kecil, hanya berapa miliar. Tidak sebanding dengan kerusakan jika ada kebakaran. Belum lagi satu kota masyarakat Palangkaraya sakit, pun lumpuh karena asap. Wah, tidak terhitung itu. Cost nya lebih tinggi.

Hal ini sedang dilakukan, bahwa ini akan berhasil pada tahun ini, wallahu’alam. Kebijakan ini kan hasil evaluasi kebakaran tahun lalu. Tahun depan mungkin gak ada lagi.

  

Terkait pemanasan global. Apakah Indonesia ikut aktif dalam penanggulangannya?

Tentu saja. UNFCCC (United Nation Framework Climate Change Conference 2007) yang akan dilaksanakan di Bali 3-14 Desember nanti, kita tuan rumah. Jadi bukan sekadar ikut, tapi Indonesia ketuanya. UNFCC itu badan PBB, yang datang dari 189 negara. Tidak pernah ada dan tidak akan pernah lagi ada, konferensi dihadiri 10.000 orang, selain acara nanti. Di sana, otak-otak LH bakal bicara. Hasilnya akan menjadi pegangan dunia terntang begbagai permasalahan LH, menggantikan Kyoto Protokol. Ya sebut saja, Bali Protokol lah. Hahaha. Tentu tidak semudah itu ngasih namanya.

  

Di mana posisi tawar Indonesia?

Kita mau agar segera ditetapkan institusi pengelola dana adaptasi dengan mekanisme yang tidak rumit. Kemudian kemudahan informasi terkait dengan permodelan adaptasi perubahan iklim. Peralatan/teknologi untuk prediksi cuaca yang lebih akurat dan canggih. Dan peningkatan kapasitas dalam adaptasi perubahan lingkungan.

  

Beberapa waktu lalu, Indonesia hendak dicalonkan masuk Guiness Book Record terkait deforestrasi tertingi. Ada komentar?

Beberapa kali saya marah ke koran-koran, Green Peace juga, yang mau memasukkan kita ke Guinnes Book Record bahwa Indonesia sebagai negara tercepat terjadi kerusakan lingkungan. Saya katakan bahwa mereka itu tidak bisa baca data. Lihat dong daftar yang dikeluarkan FAO, unduh sendiri deh. Lihat mana yang paling kotor. Bukan Indonesia, kita memang parah, tapi kita bukan yang ter-. Jauh kok.

 Indonesia deforestrasi, 2,0. ada yang 2,1 ada juga 3. tapi tolong dudukkan masalahnya. Di Eropa rata-rata kecil, ya jelas aja, apa di sana ada pohon. Tidak ada, bahkan jahatan mereka, duluan yang ngerusak. Lha angka kita besar, karena hutan kita banyak. Ya jelas saja angkanya besar. Hutan kita memang rusak, tapi mana hutan kalian, tidak ada. Tapi tanpa dibandingkan luas wilayah pun, angka kita masih belum yang tertinggi.   

Tentang usulan RUU Pajak Lingkungan?

Saya belum mengerti maunya gimana. Orang enak saja pajak-pajak. Kalau sudah bayar pajak, terus boleh ngerusak lingkungan gitu? Enak saja. Yang ngerusak ya dihukum. Buat dispensasi? Gak bisa. Saya gak ngerti, cenderungnya tidak setuju. Pajak mah pajak aja. Nanti orang ngeliatnya departemen ini tukang kompas.

Saya pernah lihat di Pangandaran, mengotori pantai Rp.10.000. Yah kok Rp.10 ribu, Rp.10 juta kek. Mestinya mengotori pantai, gratis dua minggu di penjara, gitu dong. *** (dimas@bipnewsroom.info/mth@bipnewsroom.info)

  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s