wwc Kepala Perpustakaan Nasional RI : dady P Rachmananta

Kepala Perpustakaan Nasional RIDady P. Rachmananta 

“Perpustakaan Kita Kurang Darah..” 

Konon, perpustakaan selalu diidentikkan dengan tempat yang kaku dan konvensional. Sehingga tak menarik untuk dikunjungi. Tapi sebenarnya bagaimana keadaan perpustakaan di Indonesia?

Selama satu jam perjalanan menuju bandara Soekarno-Hatta, Kepala Perpustakaan Nasional RI yang juga alumnus University of Hawaii jurusan School of Library Science, Dady P Rachmananta, bercerita kepada KomunikA. Berikut wawancaranya :  

Citra perpustakaan kaku dan konvensional. Ada tanggapan? 

Kalau bicara tentang permasalahan perpustakaan di Indonesia, sangat kompleks. Mulai dari masyarakat yang masih belum menyadari tentang pentingnya perpustakaan, pengelolaan setengah hati, hingga masalah besar semisal pengadaan buku yang menjadi darah perpustakaan.

Tergantung pengelolanya. Mereka harus mengerti bahwa di perpustakaan itu harus ada sarana pencarian. Kalau dulu katalog sekarang di Perpustakaan Nasional ada OPAC (Online Public Acces Catalogue). Penguatan data base, serba IT. Seperti itu memang teknis. Tapi kemasan perpustakaan harus diubah. Pelayanan publiknya harus dinaikkan, dan semua berawal dari perubahan paradigma. Ini yang berat.

 Tapi memang pandangan itu ada benarnya. Walau banyak perpustakaan yang juga sudah mulai berubah. Kita bisa lihat tak sedikit perpustakaan umum yang didesain lebih familiar, ada yang digabung dengan kafe, dilengkapi sarana musik dan sebagainya. Yang pertama memang merubah paradigma tentang fungsi perpustakaan, dan itu yang berat. Kita coba terus sosialisasikan.   

Bagaimana dengan perpustakaan nasional? 

Kalau di Perpusnas (Perpustakaan Nasional RI – red), tidak masalah, beberapa layanan kita bahkan sudah pakai teknologi informasi. Ada digital katalog, perpustakaan maya, perpustakan elektronik keliling, dsb. Bulan Mei ini kami akan luncurkan Pust-elling (Perpustakaan Elektronik Keliling).  

 Untuk kondisi, yang memprihatinkan justru perpustakaan di tingkat II, di kabupaten. Karena biasanya mereka kurang melihat bahwa perpustakaan merupakan investasi masa depan.   

Maksudnya?  

Setelah pengelolaan perpustakaan diserahkan ke pemerintah daerah, banyak yang masih salah paradigmanya. Dalam pikiran mereka, perpustakaan terlihat sebagai sarana yang menghamburkan uang, bukan penghasil uang. Mereka selalu mikir dan fokus pada sarana yang bisa mengisi kas daerah, biar bisa menumbuhkan PAD (Pendapatan Asli Daerah –red) mereka. Kalau perpustakaan, mana mungkin. Padahal ini investasi jangka panjang.   

Bantuan bentuk perhatian perpustakaan nasional ke perpustakaan daerah? 

Kita punya misi untuk mengembangkan minat baca, mengembangkan kepustakaan, dan aset berupa buku koleksi khususnya di perpustakaan umum dan sekolah. Tapi untuk sekolah, kita koordinasi dengan Depdiknas.

Ada bantuan untuk perpustakaan umum sampai tingkat II yang dinamakan block grant. Kita kerjasama dengan Depdiknas, karena mereka yang punya dana banyak. Di sana tercantum ada kata-kata perpustakaan dan minat baca, yang pasti bukan tugas pokoknya Depdiknas. Jadi kami coba sinergikan untuk sama-sama koordinasi kerjaan.

 Dana Perpusnas itu sangat besar. Bahkan kita bagi-bagi buku ke daerah. Jadi kan dulu ada dana untuk perpustakaan daerah, sekarang pasca otonomi, setelah pengelolaan diserahkan kepada daerah, posnya masih tetap ada. Nah dana-dana ”bekas” daerah ini, kita salurkan lagi ke daerah yang bersangkutan. Untuk perpustakaan daerah. Bantuannya berbentuk uang, rata-rata Rp.500 juta per tahun. Tapi angka itu juga belum cukup.  

 Jadi masalah terbesar masih tentang paradigma orang tentang perpustakaan? 

Ya. Banyak orang yang masih belum mengerti fungsi perpustakaan sehingga manajemen pengelolaannya jadi setengah hati. Ini yang jadi penghambat dan selalu kami sampaikan pada para pemegang kebijakan, terutama di daerah.

Dulu perpustakaan itu kan dianggap sebagai tempat orang transit sebelum dipindahkan ke daerah lain. Tempat sebelum pensiun, tempat pejabat ”buangan”. Bukan posisi yang bonafit dan diinginkan.

 Jadilah pengelolaannya berjalan setengah hati. Nah kita coba cegah dengan UU Perpustakaan. Pengelola perpustakaan harus orang yang profesional karena kalau tidak akan kena sanksi bagi pimpinan daerah setempat. Tidak bisa meremehkan perpustakaan. Pustakawan harus bersertifikat.   

Apa semangat UU Perpustakaan tadi? 

Sarana prasarana perpustakaan, SDM, kelembagaan, dan sebagainya. Akan ada standar pengelola perpustakaan. Harus dikelola oleh seorang pustakawan, yang mengerti dan memahami tentang perpustakaan. Insya Allah tengah tahun ini selesai.  

Berapa banyak perpustakaan daerah yang sudah dikelola secara profesional? 

Kecil sekali. Saya contohkan begini. Ada sekitar 220 ribu Sekolah Dasar di Indonesia. Yang punya perpustakaan daerah, kurang dari 10% atau bahkan kurang. Dari angka tersebut, yang punya pustakawan, hanya 10%. Guru merangkap jadi pustakawan. Bisa dilihat.   

Perpustakaan diharapkan menjadi jawaban dari harga buku mahal? 

Benar. Itu juga jadi mimpi kita. Beli buku mahal, baca di toko buku, diomelin sama yang punya buku. Satu-satunya ya ke perpustakaan. Tapi kembali lagi pada permasalahan pengadaan buku di perpustakaan. Itu yang kadang-kadang sulit.   

Updating buku terbaru sulit dilakukan? Y

a. Beli buku satu itu sama repotnya dengan beli mobil. Beli buku disamakan dengan pengadaan barang lainnya. Ada tender, ada proses yang makan waktu dan tenaga. Akibatnya, buku yang kita pesan hari ini, datangnya bisa setahun lagi. Ya sudah kadaluarasa. 

 Ada kebijakan khusus tentang pengadaan buku? 

Saya sudah pernah bicara ke Komisi X DPR bahwa buku jangan disamakan dengan aset lain. Buku itu kan darahnya perpustakaan. Tidak ada buku ya tidak ada perpustakaan. Perpustakaan kalau bukunya cuma itu saja, namanya bukan perpustakaan, tapi gudang buku.

Jadi kita minta semacam dispensasi untuk pembelian buku. Itu yang tengah digodok di RUU Perbukuan. Buku itu tidak hanya menyangkut cetakan, tapi ada toko bukunya, beli tinta, penerbit, distributor, ada pembajakan. Kompleks. Salah satunya RUU itu juga untuk melicinkan pengadaan buku di perpustakaan. Jangan sampai sama dengan pengadaan barang lain.

 Kami ingin ada klausul khusus, pengadaan buku seperti pengadaan amunisi peralatan militer semisal peluru atau bom yang urgent, tidak bisa ditunda. Begitupun juga buku, kami ingin agar buku itu seperti amunisi untuk perpustakaan. Tapi memang sampai sat ini belum bisa gol karena buku masih dianggap aset negara.   

Tentang sarana, ada standar perpustakaan ideal? 

Mungkin teknisnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Semisal katalog ada standar internasionalnya.   

Bagaimana cara menggaet masyarakat agar mau ke perpustakaan? 

Kita adakan lomba, semisal pidato dengan konten berasal dari buku yang ada di perpustakaan. Lomba puisi dari buku yang ada di perpustakaan. Jadi dia harus baca dulu kan. Memang berat tugasnya, biar orang tahu bahwa perpustakaan itu memang ada. Kita juga bantu lagi dengan perpustakaan elektronik keliling yang akan diresmikan Mei ini. Coba proaktif jemput bola. Komplet mobil keliling beserta bukunya.  

Berapa banyak? 

Sampai saat ini sejak 2003 sudah ada 150 unit. Rencananya akan ada di tiap tingakt dati II. Sampai 2009 kami targetkan ada di setiap Kabupaten/Kota.   

Dananya cukup besar? 

oo. itu yang minta DPR malahan. Tapi kita tentu punya syarat kepada Kabupaten/Kota. Mereka harus sudah punya perpustakaan yang minimal dipimpin oleh eselon 3. Dari seluruh jumlah Kabupaten, sudah 80% yang sudah ada perpustakaan.    

Bagaimana kondisi perbukuan kita, tampak sepi? 

Memang kita kelola ISBN. Biasanya yang tidak daftar ISBN itu penerbit kecil yang tembak lari, diberikan sekali, bubar. Kalau penerbit besar, mereka daftar. Jadi angka itu kita bisa lihat jumlah angka buku di Indonesia. Tapi tidak menyeluruh.  

Industri buku yang lesu atau jumlah pengarang buku yang tidak ada? 

Dua-duanya. Pengarang kurang. Kenapa? Karena kita kurang baca. Kenapa industri lesu, karena diserang oleh pembajakan buku. Jadi malas nulis dan tidak dapat royalti. Angka pembajakannya sampai 74%. Seperti lingkaran setan. Kita sudah himbau masyarakat tidak beli buku bajakan. Susah juga, kan karena yang dicari adalah buku murah. Sebenarnya buku biar murah itu mudah, turunkan saja mutu kertasnya, seperti buku eks India. Mereka tidak mementingkan tampilan fisik, hanya kertas koran. Tapi lakunya luar biasa.

 Orang kita mana mau baca buku kayak gituan. Orang kita lebih seneng gambar bagus, kertas HVS 80 gram. Nah imbasnya kan ke karya buku. Buku bagus pasti harga mahal. Ini juga diatur di RUU Perbukuan. Semoga saja cepat gol.   

Berapa judul buku per tahun? 

Mungkin sekitar 10.000 lebih. Tapi itu belum seluruhnya. Paling banter yang daftar ISBN hanya 40% dari seluruh jumlah buku yang terbit. Kalau lihat data yang kita berikan ke UNESCO, sangat kecil. Kita di Asia Tenggara saja nomor 4 atau 5 untuk terbitan buku. Bayangkan! Padahal kalau jumlah sebenarnya, yang terlihat dari pendaftaran ISBN, kita bisa melebihi Singapura yang ada di nomor 1.     

Mengapa demikian? 

Begini, memang sangat disayangkan. Terbitan pemerintah itu terbesar. Tidak ada yang bisa ngalahkan jumlah terbitan buku pemerintah. Sebagian besar buku adalah terbitan pemerintah yang kadang diterbitkan terbatas dan tidak dijual di toko buku. Akibatnya banyak buku terbitan pemerintah yang tidak terdaftar pada kami. Pun tidak terdaftar sebagai anggota IKAPI. Entah instansi itu lupa atau tidak perhatian.

Ya, jadi kalau UNESO nanya tentang statistik buku di Indonesia, kita cuma bisa kasih angka 10.000 tadi. Padahal sebenarnya terbitan buku kita itu banyak sekali. Tapi kita tidak bisa data karena banyak yang tidak menaati UU yang mengatakan harus menyerahkan terbitan minimal 2 buah. Kita sayangkan, banyak dari lembaga pemerintah sendiri tidak menaatinya.

 Padahal ini untuk kita sendiri. Buku itu bukan untuk kita miliki, kita simpan di perpustakaan sebagai koleksi dan kita lestarikan. Biar orang tahu dan paham bahwasanya ada buku yang terbit seperti ini. Kalau bukan kita yang simpan, pasti rusak. Sebenarnya ini perintah UU, bukan perintah Kepala Perpusnas.   

Ada upaya, agar penerbit mau mendaftarkan ISBN? 

Kita berikan berbagai penghargaan untuk penerbit yang paling sering daftar ISBN, ada award untuk yang sudah patuh.   

Rasio koleksi perpustakaan dengan jumlah masyarakat? 

Kita sangat rendah. Di Singapura, mereka punya 4 juta buku dengan penduduk 6 juta jiwa. Berarti satu orang punya jatah 1,5 buku. Koleksi kita masih sangat jauh dengan jumlah penduduk.   

Koleksi perpus sendiri? 

Buku kita masih ok semua. Kita tidak boleh beli bajakan, fotokopian, beli buku bekas. Buku yang ada di perpustakaan, halal dan kita beli semua. Dan kita rawat dengan standar perawatan buku. ***(dimas@bipnewsroom.info)      

One thought on “wwc Kepala Perpustakaan Nasional RI : dady P Rachmananta

  1. ternyata banyak sekali maalah yang harus dihadapi oleh perpustakaan sungguh tantangan besar, tapi tak surutkan semangat saya sebagai pustakawan muda yang baru saja lulus kuliah di jurusan perpustakaan yang sering dipertanyakan “memangnya apa yang dipelajari diperpustakaan?” semoga info ini menjadi penyemangat kerja saya……..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s