WWC Freddy Tulung : Bantuan Tunai Bersyarat

 kalo yang ini mah, staf ahli depkominfo..amat sangat mudah sekali dihubungi. pagi janjian, sore dah bisa wwc..seharusnya kayak gini neh profil pejabat di depkomnfo. saling bekerja sama dan memahami tugas…lah kerjaannya sama2 buat kesuksesan kantor..

nah ini, ada pejabat yang aneh..temen gw mo wwc, tanya kebijakan depkominfo, malah semena-mena ngomong gini:

“kamu tau kan saya siapa..tolong dong hargai saya,” sok kali manusia itu…

sma wartawan luar cengangas cengenges…gimana mau maju “kantor berita” pemerintah ini…kalo pejabatnya macam dia semua…gila!!…kantor malah tau belakangan…

liat aja ntar, lo gak bakal nolak nereima gw…kapasitas gw jauh dari lo…siah !!!

Freddy H Tulung : Selamat Datang BTB 

Program Subsidi Langsung Tunai atau yang biasa disebut dengan SLT selesai sudah. Bantuan uang tunai sebesar Rp100 ribu/bulan/keluarga yang dibagikan kepada 19,2 juta orang atau 16 juta keluarga miskin secara resmi berakhir pada 30 September lalu.

Secara umum, seperti yang dikatakan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Kemitraan Media Departemen Komunikasi dan Informatika, Drs. Freddy H. Tulung MUA, SLT berlangsung dengan baik. Dari enam indikator yang digunakan, lima indikator menguak angka keberhasilan di atas 80 persen. Hanya indikator keefektivan penggunaan dan untuk rumah tangg saja yang angkanya hanya berada pada kisaran 35 persen.

Oleh banyak kalangan, program yang merupakan bagian dari Program Kompensasi Pencabutan Subsidi Bahan-Bakar Minyak (PKPS-BBM) untuk membantu penduduk miskin mengatasi lonjakan pengeluaran biaya hidup pasca kenaikan harga BBM, dinilai bukan solusi efektif untuk mengatasi berbagai dampak kenaikan harga BBM terhadap kehidupan masyarakat miskin.

Usulan penggantian mekanisme penyaluran dana juga banyak dilontarkan, baik dari dalam pemerintah maupun kalangan akademisi. Berusaha mencari formulasi penyaluran dana yang lebif efektif dan tepat sasaran.

Untuk itu Reporter KomunikA, Dimas Aditya Nugraha dan Husnul Hotimah mewawancarai Drs. Freddy H. Tulung MUA di ruang kerjanya pada 6 Oktober 2006. berikut petikan wawancaranya.

SLT 2005-2006 telah selesai dilaksanakan. Bagaimana evaluasi pemerintah terhadap program tersebut?

 Secara umum berjalan dengan baik. Kendala memang ada. Kelemahan, ada juga. Kami punya hasil studi monitoring dari 56 perguruan tinggi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Kasus-kasus kekisruhan yang terjadi di bawah 5 persen. Ada datanya lengkap. 

Apa saja indikator penilaiannya?

 Ada enam indikator yang diukur, saya lupa. Misal ketepatan pencapaian sasaran, semua bagus. Satu-satunya yang kurang mengena dari program tersebut adalah efektivitas dana untuk penggunaan konsumsi rumah tangga. Kalau tidak salah hanya 38 persen. Yang lain semua di atas 80 persen. Jadi apakah uang itu digunakan betul-betul untuk mengompensasi penurunan daya beli, itu yang sulit. Ya, namanya juga tidak bersyarat. 

Program bantuan tersebut akan terus dilanjutkan?

 Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS BBM) yang disalurkan melalui program SLT direncanakan selesai 30 September lalu. Hal itu sesuai dengan janji pemerintah yang hanya akan memberlakukan selama setahun. Sebagai penggantinya, saat ini pemerintah masih mempersiapkan program penanggulangan kemiskinan yang lebih komperehensif.  

Bentuk programnya?

Intinya ada dua program utama. Yang pertama disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dan yang kedua disebut dengan Program Bantuan Tunai Bersyarat (PBTB). Nah sebenarnya yang namanya PNPM itu bukan program baru itu sudah dimulai sejak tahun 70-an.

  

Maksudnya sudah dirintis sebelumnya?

 Ya. Program yang bertujuan memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan bukan hal yang baru. Tapi merupakan suatu program yang memang sudah dilaksanakan sejak tahun 70-an dan terus dikembangkan serta dilaksanakan esensinya. 

Contohnya?

 Tahun 70-an ada istilah Kampoeng Improvement Project (KIP), kalau di jakarta namanya proyek Husni Thamrin. Program ini untuk memperbaiki kampung-kampung kumuh di daerah perkotaan. Bahkan pada tahun 80-an program ini mendapat penghargaan internasional.Di daerah pedesaan juga dikenal dengan program padat karya. Masyarakat diberikan upah untuk perbaikan sarana pedesaannya. Pada 80-an ada Program Kawasan Terpadu (PKT). Program ini mencoba membangun masyarakat secara integrated. Pada 94 juga ada Inpres Desa Tertinggal (IDT). Dan akhir 90-an ada infrastruktur pedesaan. 

Perbedaan mendasar PNPM kali ini?

 Tujuannya untuk menyediakan barang dan jasa dalam skala kecil yang sederhana yang dapat dikerjakan oleh masyarakat sendiri. Untuk antara lain penciptaan lapangan kerja, bisa melalui pengembangan infrastuktur desa, bisa pengembangan ekonomi masyarakat desa atau lokal, bisa juga pengembangan SDM.Nah, prinsip dasar daripada PNPM ini adalah bersifat berkelanjutan. Yaitu harus membangun rasa memiliki masyarakat terhadap kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Kemudian efisiensi dan efektivitas terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Mereka harus pula mampu membangun masyarakat dengan melibatkan masyarakat itu sendiri dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Kira-kira 5 tahun yang lalu sebenarnya sudah dimulai satu program yang merubah arah pemberdayaan masyarakat. Dulu, pendekatan pembangunan masyarakat melalui pendekatan proyek (project based). Di situ komunitas hanya dianggap sebagai pemanfaat. Misal, pembuatan MCK, mereka hanya sebagai pengguna saja.

Kemudian dalam mengambil keputusan justru dilakukan oleh kelompok di luar masyarakat.Saat ini, pemerintah lebih mengupayakan pendekatan pada program. Bedanya, kalau dalam project approuch, masyarakat sebagai pemanfaat, maka dalam program approuch, masyarakat sebagai pelaku. Keputusan di ambil oleh masyarakat atau komunitas, itu inti dari program ini.

Sebagai informasi saja, program ini nantinya akan berinti pada dua program yang sudah berjalan. Pertama, program penanggulangan masyarakat perkotaan (PPMP). Ini dulu dilaksanakan oleh departemen PU. Jangkauannya sudah mencapai 700 kecamatan sudah meng-cover 6000 kelurahan. Komponennya modal bergulir, perbaikan sarana dan prasarana dasar serta pengembangan kapasitas masyarakat.

Kedua, program pengembangan kecamatan (PPK) ini dilaksanakan oleh Depdagri ini menjangkau kurang lebih 1200 kecamatan. Komponennya antara lain modal kerja usaha ekonomi produktif, simpan pinjam, pembangunan sarana dan prasarana dasar, pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah.Rencananya program PNPM akan menggabungkan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) dengan PPK. 

Yang membedakan?

 Pendekatannya. Kalo dulu, sektoral. Kini kita kombinasikan. Tidak bisa hanya melihat ini kerjaannya depdagri, ini PU. Tetapi pendekatan yang terpadu dengan melibatkan seluruh komponen apakah itu pemerintah daerah, departemen teknis atau anggota masyarakat. Itu menjadi satu kesauan. Ini ibarat suami dan istri, doa orang dari keluarga yang berbeda dikawinkan, jelas berbeda kan.  

Pengawasannya?

 Jadi bukan seperti itu. Kami berusaha merubah pola pikir masyarakat yang tadinya mereka ”dicekoki” kini mereka yang harus berusaha memberdayakan dirinya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melibatkan fasilitator atau pendamping. Masyarakat yang mendiskusikan kebutuhannya, membuat perencanaan dan melaksanakannya.

Tapi kan mereka belum tentu mempunyai skill, nah untuk itu pemerintah menyediakn pendamping. Katakanlah mereka ingin membuat desa. Mungkin mereka tahu, jalannya harus dari sini ke sini. Akan tetapi spesifikasi pembuatan jalannya belum tentu mereka tahu. Untuk itu nanti mereka akan dibantu oleh pendamping yang mempunyai kualifikasi teknis.  

Strategi komunikasi?

 Jika berbicara tentang strategi komunikasi ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama akses informasi. Kedua, pengetahuan. Jadi mereka diberikan akses terhadap informasi. Informasi tanpa pemaknaan tidak berguna. Untuk itu pemaknaannya akan kami berikan melalui fasilitasi, entah melalui pendampingan atau apapun. Ini berkelanjutan.  

Mulainya kapan?

 Kalau program kali ini saya tidak bisa katakan kapan, menunggu keputusan presiden. Akan tetapi, sebenarnya substansi program ini telah berjalan lama. Bedanya saat ini lebih disempurnakan dengan mengintegrasikan beberapa pendekatan. Dulu prasarana itu sendiri, tampilan itu disediakan oleh dalam negeri. Nah sekarang dengan mengkombinasikan, akan tetapi dalam proses ini kita berbenah sambil jalan. Sedangkan kalau PTB ini yang baru. 

Jadi SLT diganti dengan PBT?

 Saya tidak ingin menggunakan kata mengganti. Karena istilah pengganti ini kan kelompok sasarannya sama. Sedangkan untuk PBT kelompok sasarannya kan berbeda. Dulu, SLT itu kriteriannya dari hasil sensusnya BPS. Mereka mengenali ada 19,2 juta keluarga miskin. Ada 14 kriterianya. Sekarang, BTB ini diberikan kepada kelompok yang lebih spesifik. Siapa?

Pertama, rumah tangga miskin kronis. Maksudnya adalah rumah tangga yang tidak bisa mengentas kalau tidak diintervensi dari luar. Ada macam-macam bentuknya, ada dhuafa, para janda, anak-anak terlantar, anak yatim. Mau diapain mereka? Ini bisa masuk akan tetapi perlu pendekatan khusus. Anak-anak yatim itu mungkin pintar otaknya, akan tetapi terlantar, tidak punya uang dan keluarga. Nah ini yang perlu pendekatan khusus.

Kedua, ada yang namanya miskin transitori. Ini adalah kelompok masyarakat yang berada di ujung garis kemiskinan. Sedikit saja terjadi gunjangan, dia jatuh miskin. Tapi pada saat itu belum tentu dia miskin. Coba anda naikkan sedikit passing gradenya, jatuh dia. Misal, sekarang dari PBB kan 1 $ perorang perhari. Satu dollar itu sekarang Rp9200.

Nah, kalau ada orang yang punya Rp9900 perhari dia kan tidak bisa dikategorikan dalam kelompok tadi. Namun ketika ada gonjangan, dollar naik misalnya, orang ini rentan dan bisa jatuh ke dalam kelompok tersebut. Dalam kemiskinan ada kelompok masyarakat yang berada di pinggir.

Tapi intinya, karena ini disebut bantuan tunai bersyarat, maka terkait dengan peningkatan sumber daya manusia yang secara spesifik kita artikan pada pendidikan dan kesehatan. Bentuk atau sasaran BTb adlah rumah tangga miskin dan mereka yang perlu diintervensi. 

Contohnya?

 Dikatakan bantuan tunai bersyarat karena dikaitkan dengan satu persyaratan, bisa pendidikan, kesehatan, bisa tenaga kerja. Kita ambil dari bidang pendidikan. Dari data yang kita miliki, anak 7-12 tahun dari keluarga miskin jumlahnya ada 5,7 juta.

Ada 5,4 juta, sekalipun dia miskin tetap sekolah. Tapi ada sekitar 347.000 anak yang tidak pernah sekolah. Drop out ada 131 ribu. Anak 13-15 tahun ada 2,5 juta. Dan ada 1,8 juta anak yang sekolah, 700ribu anak tidak sekolah dan drop out 665 ribu anak. Tidak kecil kan kalau dikumpulkan. Kalau meilhat 16-18 lebih ekstrem lagi. Dari 2,23 juta hanya 790 ribu anak yang hadir di sekolah. Ada 1,4 juta anak yang tidak pernah sekolah dan 1,4 juta lainnya yang drop out. Jadi makin tinggi usia, makin tinggi tingkat yang drop sekolah. Ini baru katogori pertama, sangat miskin.

Belum yang lain, agak miskin dan miskin.Kesimpulannya, anak-anak 7-12 tahun yang tidak tercover dalam sekolah masih ada 10 jutaan. Ini yang akan ditindaklanjuti program ini. Tadi baru dari segi pendidikan, belum lagi anak-anak yang terpaksa harus bekerja karena miskin. 15-17 tahun yang terjebak di dunia pelacuran ada 27.000, narkoba ada 100ribu. 10-14 tahun tapi sudah bekerja di dunia pertanian jumlahnya ada 1juta. 1,7 juta 15-17 tahun. Data-datanya lengkap lah sama kita.  

Jadi tetap bantuan tunai langsung akan tetapi kriterianya dipertajam?

 Iyess. Jadi sekarang, mereka yang punya ciri-ciri seperti ini mereka akan mendapat bantuan tunai akan tetapi syaratnya mereka harus sekolah. Lagi diusahakan pengentasan menyeluruh oleh pemerintah. Mencoba mencari akar permasalahan. Kenapa dia tidak sekolah, permasalahannya bukan karena apa-apa, karena miskin. Ekonomi. Ya sudah sekarang jangan jadi pelacur, jangan bekerja. Sekolah anda dibayarin dan income mereka dari hasil kerja dan menghidupi keluarga akan ditanggung pemerintah. 

Berapa besar yang akan ditanggung pemerintah?

 Besarannya sekitar 20-30 persen dari income keluarga miskin. Berapa jumlahnya, masih dihitung. Kalau dikira-kira, keluarga miskin itu income-nya 150-600 ribu per bulan per orang. Kalau saya hitung, 20-30 persen jatuhnya sekitar 120-150 ribu perbulan. 

Dulu kan Rp300 ribu, bagaimana dengan sekarang?

 Tapi buat 3 bulan. Itu kan untuk mengganti daya beli yang menurun karena inflasi. Kalau ini lain. Perhitungannya untuk mengganti anggaran yang tadinya dia bekerja, diarahkan lebih baik dia sekolah.   

Masyarakat sudah terlanjur, katakanlah dimanja, dengan program yang lalu. Antisipasi sosialisasi yang akan dilakukan pemerintah untuk mengurangi kekisruhan yang terjadi?

 Sebenarnya dibilang manja, relatif. Dikatakan kisruh juga relatif.  

Sosialisasinya?

 Kami saat ini masih mencoba menyusun strategi yang komprehensif. Baru saja turun persetujuan Pak Menteri (Menkominfo-red) untuk menyusun strateginya. Sudah ada di benak kepala, tapi kan ini baru mau kita persiapkan. 

Jadi kapan dimulai program ini?

 Ke depan BTB belum akan dilaksanakan secara nasional. Tadi kan gambaran penduduk miskin 19,2 juta, tidak mungkin kita laksanakan secara masal. Oleh karena itu mungkin akan diawali dengan pilot project.Kurang lebih baru akan mengkover 6-8 provinsi. Belum bisa secara nasional. Karena dananya terbatas. Kemudian tidak mungkin satu kebijakan dilaksanakan secara massal, nanti akan timbul masalah karena situasi dan ketidaksiapan. 

Provinsi mana saja?

 Saya belum bisa mengatakan tempat-tempatnya. Karena kriterianya masih digodok. Selain karakteristik penduduk miskin ada lagi yaitu komitmen pemerintah daerah untuk kontribusi. Baik APBD maupun SMD-nya. Kalau pemdanya saja tidak mau tahu pada penduduk miskin, bagaimana kami di pusat.  

Sumber dananya diambil darimana?

 Dananya diambil memang dari APBN dan terkait dengan PKPS-BBM. Karena ini bukan terkait dalam konteks BBM akan tetapi pengentasan kemiskinan.  

Pengembangan modal usaha?

 Sementara ini memang ditemukenali 4 sektor yang bisa dijadikan sasaran. Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan yang sedang dipikirkan adalah UMKM atau akses terhadap modal usaha. Akan tetapi masih ditelaah. 

Jadi finalnya kapan?

 Itu kewenangan presiden. Seharusnya saya memperkirakan setelah selesai dbahas di sidang kabinet.sekarangs sedang disiapkan oleh Bapenas dan Menko Kesra. Kalau itu selesai di sidang kabinet, baru akan jalan.  

Kira-kira kapan selesainya?

 Kalau saya memperkirakan, untuk pilot project ya, baru akan jalan awal tahun depan.  

Sementara untuk mengisi kekosongan program?

 Karena ini belum diputuskan oleh presiden, maka bentuk sosialisasinya baru sebatas pengembangan wacana. Mulai besok saya sudah harus ke daerah untuk menghimpun pendapat yang timbul di masyarakat. (dan) 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s