Naik kereta api, tut..tut..tut..

Naik kereta api, tut..tut..tut.. 

Perhatian pemerintah terhadap pelayanan kereta api mulai ditingkatkan. Terbukti dengan naiknya anggaran Public Servic Obligation (PSO) tahun 2006 menjadi Rp 350 Miliar.

 

Rutinitas pagi hari tampaknya menjadi hal yang kurang menyenangkan bagi Teguh (26). Bagaimana tidak, karyawan swasta yang tinggal di daerah Bekasi ini, harus rela berdesakkan dengan lebih dari 200 penumpang lain untuk dapat sampai ke kantornya yang terletak di kawasan Senen,
Jakarta. Ya, maklum, di masa sulit seperti sekarang, Teguh harus banyak menghemat biaya, termasuk dalam urusan biaya transportasi. Mau tidak mau, terpaksa ia harus siap sedia “bertempur” dalam gerbong kereta rel listrik (KRL) yang hanya mempunyai kapasitas 140 orang.

“Ya begitu, murah meriah. Tapi resiko, desak-desakan, dag dig dug copet, sampai bau keringat yang campur aduk. Walau kadang-kadang untung, bisa nggak bayar karena penuh. Orang kondekturnya juga kegencet kok,” ucap Teguh sambil tertawa.

 

Transportasi
massaRasanya bukan pemandangan aneh ketika melihat banyak orang berjejal di gerbong-gerbong KRL atau kereta kelas ekonomi lainnya. Terlebih saat jam-jam sibuk mulai menyergap, dapat dipastikan tak ada lagi ruang kosong yang tersisa. Semuanya padat dan rapat, sesak oleh penumpang. Bahkan tak jarang, saking padatnya, atap gerbong yang terlarang untuk dinaiki pun turut dipenuhi penumpang yang tak kebagian tempat. Maklum, alat transportasi
massa ini masih menjadi idola masyarakat. Selain tarifnya yang murah meriah, kereta kerap menjadi pilihan karena kecepatan dan ketepatan waktunya.

“Kadang memang terlambat, tapi enaknya itu ada jadwalnya. Hitungannya menit. Selain itu juga melintang
Jakarta, jadi lebih cepat,” ujar Deden (32) pengguna kereta asal Klender.   

Namun dalam perjalanannya, alat transportasi
massa rendah polusi ini sering mendapat keluhan seputar pelayanannya yang tidak maksimal, bahkan terkesan asal-asalan. Padahal menurut Menteri Perhubungan, Hatta Radjasa, saat ini pengguna kereta api di Jabodetabek telah mencapai 650 ribu orang per hari. Sebuah angka fantastis untuk 310 buah KRL dan 228 kereta rel diesel (KRD) yang melayani jalur tersebut.  

Pemerintah upayakan perbaikanPerbaikan pelayanan alat transportasi masal ini memang sebuah harga mati. Terlebih di tengah harga BBM yang melambung tinggi. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah guna menghemat penggunaan BBM adalah dengan memperbaiki sarana transportasi. Pembangunan sarana transportasi massal akan lebih dikembangkan, pun dilakukan pada perluasan jalur kereta api. Dengan itu, masyarakat diharapkan akan beralih dari menggunakan kendaraan pribadi. 

“Kemacetan di Jakarta menghabiskan BBM senilai Rp6 triliun-Rp7 triliun. Itu angka 2004. Selain itu transportasi menyerap 50% BBM nasional yang totalnya 59 juta ton. Dari angka tersebut 80% diantaranya diserap angkutan darat,” jelas Meneg PPN/Ketua Bappenas Paskah Suzetta.

Untuk itu berbagai langkah pun telah dilakukan. Termasuk dengan meningkatkan alokasi APBN ke sektor perkeretaapian yang nilainya menjadi Rp2,5 triliun pada 2006 ini. Public Servic Obligation (PSO) 2006 pun juga sudah disetujui naik menjadi Rp350 miliar. Belum lagi alokasi APBN-P yang direncanakan Rp100 miliar. Totalnya mencapai Rp457 miliar.

“Sedangkan tahun 2007, PSO yang diajukan PT KA sebesar Rp 550 Milyar, yang diharapkan juga dapat disetujui pemerintah. Tahun depan diharapkan bisa diterima, hak budget ada di DPR, kita akan berusaha meyakinkannya,” jelas Komisaris Utama PT KA, yang juga Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan, Soemino Eko Saputro ketika memberikan pengarahan pada Pembukaan Rapim PT KA Semester II di Bandung beberapa waktu lalu.

Anggaran tersebut guna menjawab subsidi operasi dan dukungan investasi pemerintah dalam upaya pemberian pelayanan transportasi yang murah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Mengingat masalah besar yang tengah dihadapi juga datang dari daya beli masyarakat yang masih rendah dibanding biaya operasi dan investasi sarana dan prasarana transportasi.Tak hanya soal anggaran, pemerintah pun tengah berupaya menyempurnakan UU Perkeretaapian guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran mobilitas serta peningkatan aksebilitas pelayanan transportasi. UU bidang transportasi, khususnya UU No.13 tahun 1992 tentang perkeretaapian diharapkan dapat menjadi jawaban dari segudang permasalahan yang tengah dihadapi, terutama pada peningkatan keselamatan dan kelancaran mobilitas.

“Perkeretaapian saat ini masih dihadapkan pada peningkatan keselamatan kelancaran serta aksebilitas transportasi di berbagai wilayah,” jelas Menteri Perhubungan Hatta Radjasa di Jakarta, Rabu (20/9).

Selain itu, kata Hatta, diharapkan tantangan dalam program reformasi di bidang perkeretaapian terutama dalam pelaksanaan desentralisasi dan reposisi kelembagaan pemerintah di bidang perkeretaapian dapat lebih memperjelas peran dan fungsi pemerintah.

“Pemerintah lebih ditekankan pada peran sebagai regulator. Kemudian akan menciptakan iklim yang kondusif bagi peran serta swasta dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang efisien, akuntabel, kompetitif dan profesional,” jelasnya.

 

Perlu ada kepedulian bersamaTentu saja upaya pemerintah tersebut tak akan dapat maksimal tanpa dukungan berarti dari masyarakat. Tak asing di telinga kita, banyak penumpang gelap alias tidak mempunyai tiket banyak berkeliaran dan menumpang di gerbong kereta. Kehadirannya seakan-akan tak lepas dari kerjasama apik dengan para kondektur nakal yang membutuhkan salam tempel.

“Luar biasa. Gocengan alias yang membayar salam tempel bukan banyak lagi, tapi separuhnya! Saya sampai hafal nama oknum petugas yang bersedia menerima uang ilegal itu,” kata Riko (19) seorang mahasiswa yang juga menjadi pengguna kereta ekspres Pakuan Bogor-Kota.

Tak hanya itu saja, banyak pula oknum penumpang yang berbuat nakal dengan mengganjal pintu kereta sehingga tidak bisa dibuka dari luar. Akibatnya tentu saja membuat penumpang lain terpaksa mendobrak pintu tersebut yang tak jarang justru merusakkan pintu kereta. Belum lagi pencurian yang kabel listrik penggerak kereta yang sering terjadi, semisal di lintasan Kebayoran-Pondok Ranji yang dijarah sepanjang 190 meter. Akibatnya, tentu saja berdampak pada tidak terlayaninya masyarakat pengguna kereta di jalur tersebut. Selain membuat para pengguna terlambat sampai ke tujuan, secara ekonomis pun merugikan pihak PT Kereta Api Indonesia dan masyarakat pengguna kereta api itu sendiri. Ironisnya, tangan-tangan jahil tak takut untuk mencuri besi rel kereta, perangkat vital yang berhubungan dengan keselamatan banyak orang. Tentu saja, upaya pemerintah perlu mendapat dukungan serius dari masyarakat. Pemerintah dengan anggaran dan peraturan pelayanan yang memadai, sedangkan masyarakat berusaha menjaga fasilitas tersebut dengan baik. Bila semua itu berjalan, bukan tak mungkin harapan Menteri Perhubungan Hatta Radjasa menjadikan kereta sebagai alat trasnportasi utama pada 2009 akan terwujud. Semoga. ***(dan)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s