Jalan Panjang Anggaran Pendidikan 20 Persen

Jalan Panjang Anggaran Pendidikan 20 Persen 

Nana Supriatna (11) akhirnya kembali tersenyum. Cita-citanya untuk menjadi pilot pesawat tempur tak lagi tinggal harapan. Kini, dengan dana bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS), ia dapat kembali melanjutkan pendidikannya. Sebuah angan yang kembali tumbuh setelah dua tahun terpaksa putus sekolah untuk menyemir sepatu di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur.  

 

            Rupanya tak hanya Nana yang bernasib mujur mendapat bantuan hasil peralihan dana alokasi kompensasi BBM itu. Ada lebih dari 40 juta siswa SD dan SMP di 33 provinsi turut merasakan hal serupa. Sedikit menyambung nafas untuk merasakan pendidikan tanpa biaya.

            Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk lebih memajukan sektor pendidikan. Untuk program BOS, menurut Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, negara akan memberi bantuan sebesar Rp248.000 per anak/tahun untuk SD serta Rp371.000 per anak/tahun untuk SMP, MTs dan SMPLB.

            Perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan Indonesia bukanlah sebuah barang baru. Di tengah krisis moneter tahun 1998, pemerintah meluncurkan program Jaring Pengaman Nasional (JPS) di bidang  Pendidikan.

Program JPS telah berhasil memberikan beasiswa kepada 1,8 juta siswa sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, 1,65 juta siswa sekolah menengah pertama/Madrasah Tsanawiyah dan 500 ribu siswa sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah.

Pada 2001, JPS pendidikan diperkuat dengan suntikan dana dari program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan yang terus berlanjut hingga muncul BOS sampai saat ini.

            Selain itu, menurut Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Suyanto, dalam rapat kerja bersama Komisi Pendidikan di Gedung DPR (12/6), pemerintah akan menyalurkan dana Rp 1,66 triliun untuk pembagian BOS buku kepada 29,5 juta siswa SD dan 10,5 juta siswa SMP di 33 provinsi.

 

Anggaran Pendidikan 20 Persen            Peningkatan alokasi anggaran pendidikan terus menjadi perhatian semua pihak. Beberapa tahun lalu, Indonesia harus menerima kenyataan berada diperingkat 114 dalam survey UNDP / UNESCO perihal kualitas manusia.

            Sementara negara tetangga, Malaysia, naik ke peringkat 61 setelah mengambil langkah untuk menaikkan anggaran pendidikannya menjadi lebih dari 20 persen per tahun. Saat bersamaan, Indonesia masih berada pada kisaran 1,27 persen per tahun, sementara Thailand 3,80 persen dan Vietnam 2,32 persen.

Pemerintah berupaya untuk mewujudkan anggaran tersebut, walau angkanya memang tak langsung 20 persen. Lihat saja peningkatannya, tahun 2004 anggaran pendidikan masih sekitar 5,5% dari APBN atau sekitar Rp20,5 triliun. Dan meningkat menjadi Rp 24,6 tiriliun pada 2005 lalu.

Untuk tahun 2006 ini, menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada rapat konsultasi antara pemerintah dan pimpinan DPR di Istana Negara, Jakarta, (5/6), akan meningkat lagi menjadi Rp 36,7 triliun. Jumlah ini adalah 9,1 persen dari total belanja negara yang sebesar Rp 647 triliun.

            Pemerintah, kata Sri, pada tahun ini masih sulit untuk memenuhi anggaran pendidikan hingga 20 persen dari anggaran belanja pemerintah pusat. Pemerintah hanya dapat meningkatkan anggaran pendidikan lebih tinggi dari 9,1 persen terhadap anggaran belanja pemerintah pusat.

            Jumlah tersebut adalah alokasi murni untuk pendanaan pendidikan. Jika ditambah dengan anggaran pendidikan di departemen dan lembaga non departemen, serta anggaran pendidikan dari dana perimbangan yaitu dana alokasi khusus dan alokasi umum untuk gaji dan non gaji, maka jumlahnya mencapai Rp125,29 triliun.

“Total anggaran pendidikan untuk 2006 mencapai Rp125,29 triliun sementara untuk 2005 besarannya hanya Rp82,172 triliun,” kata Sri Mulyani pada kesempatan berbeda.

Sri menambahkan, untuk dana perimbangan APBD pada 2006 untuk sektor pendidikan berjumlah Rp74 triliun sedangkan pada 2005 berjumlah Rp42 triliun. Sehingga, kata dia, anggaran pendidikan dalam APBN 2006 yang mencapai Rp125,29 triliun itu, bila digabungkan dengan faktor lainnya sudah mencapai 19,3 persen dari keseluruhan APBN 2006.

            Secara keseluruhan, imbuh Sri, Bappenas memproyeksikan biaya investasi dan biaya operasional di sektor pendidikan untuk tahun 2006 hingga 2009 mencapai Rp210 triliun. Sri Mulyani merinci, untuk biaya operasional dan investasi pendidikan 2007 mencapai Rp 53,4 triliun, tahun 2008 Rp 57,2 triliun, dan tahun 2009 Rp 50,5 triliun. 

Anggaran Pendidikan, Pos TerbesarMeski anggaran pendidikan di Indonesia masih di bawah 20 persen dari APBN, namun dibandingkan pos anggaran lainnya, anggaran pos pendidikan berjumlah nominal paling besar.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Bambang Sudibyo. Bambang mengatakan, selain untuk pendidikan, untuk tahun ini anggaran juga diprioritaskan untuk pos lain, seperti bidang pertahanan dan polri.

“Jadi, kalau pendidikan maju tapi pertahanan negara kita hancur, tentu tidak akan ada artinya,” katanya.

Dia menambahkan, untuk dana pendidikan jumlah tersebut masih akan bertambah. Hal tersebut dikarenakan ada penambahan dana dari anggaran Departemen Agama yang sebagiannya adalah untuk kepentingan pendidikan.

            Selain itu, masih ada lagi penmbahan jumlah anggaran dari sisa anggaran tahun 2005. Hal itu dikarenakan dari total anggaran 2005 sebesar Rp26,5 triliun, baru 95 persen yang dapat terserap. “Sisanya sekitar 5 persen atau sekitar Rp1-2 triliun yang akan kita tambahkan untuk tahun 2006 ini,” katanya.

            Walau belum mencapai 20 persen, Bambang optimis dengan anggaran tahun ini akan dapat memenuhi target yang dicanangkan Depdiknas pada 2006. Hal tersebut mengingat pada 2005, dengan anggaran yang ada semua target Depdiknas masih dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Misalnya kata Bambang, tahun kemarin angka buta aksara bisa diturunkan satu persen. Kemudian angka partisipasi pendidikan SMP dan Tsnawiyah juga naik sebesar 4 persen.

“Sebagai Mendiknas, saya bisa memahami bila anggaran yang diberikan masih tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Sebab permasalahan yang dihadapi bangsa ini memang sangat kompleks,” kata Bambang.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Sofyan Djalil, juga mengatakan bahwa pemerintah masih terus berupaya untuk mewujudkan alokasi anggaran pendidikan. Hanya saja, kata dia, belum bisa dilakukan pada saat ini.

“Pemerintah dan DPR sangat serius menanggapi keputusan dan keinginan soal 20 persen anggaran pendidikan itu. Tetapi, kalau dicapai hari ini, proyek pemerintah di semua departemen harus di-pending,” kata Sofyan.

 

Pemerintah Terus BerupayaPerbaikan alokasi anggaran pendidikan masih akan terus dilakukan oleh pemerintah. Itikad tersebut dikatakan langsung oleh Kepala Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia menyatakan bahwa pemerintah berupaya untuk memfokuskan realisasi alokasi anggaran pendidikan 20 persen pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2006. Namun, jika alokasi anggaran 20 persen itu belum terwujud, pemerintah dan DPR berupaya mewujudkannya kembali pada APBN 2007.

“Karena APBN-P 2006, baru akan digarap bulan Juli. Yang sekarang kita bicarakan adalah untuk 2006. Maksud saya, ini akan berlanjut karena APBN 2006 tertuang dalam UU APBN 2005. Sedangkan yang kita bicarakan adalah UU APBN 2007. Jadi, ini satu proses berlanjut. Tapi fokusnya tentu adalah APBN-P 2006,” ujar Presiden.

Presiden juga mengatakan, pemerintah bersama dengan DPR akan terus melakukan exercise dan mencari opsi yang tepat untuk masalah ini. “Kita cari peluang penghematan anggaran, kita ingin cari peluang kalau ada tambahan pendapatan, dan cari peluang kalau ada kewajiban yang bisa ditunda. Di situlah ruang geraknya dan di situ peluang yang ada sehingga semua pilihan bisa ditetapkan,” tambah Presiden seperti yang dikutip dari sebuah situs berita.

Di tempat lain, Ketua DPR Agung Laksono dapat memahami belum terpenuhinya anggaran pendidikan pada tahun ini. Hal itu, kata dia, dikarenakan adanya keterbatasan keuangan negara.

Sebagai solusi, pemerintah telah memaparkan tiga alternatif yang bisa digunakan untuk menambah anggaraan pendidikan tanpa harus mengorbankan belanja pos lainnya.

Pertama dengan berusaha mencari peluang dari pencegahan pemborosan dan langkah penghematan. Dua, peluang dari tambahan penghasilan negara. Tiga, peluang dari penundaan kewajiban yang mungkin bisa dilakukan.

“Seluruh langkah akan ditindaklanjuti dalam rapat-rapat kerja pemerintah dengan panitia anggaran, sehingga nanti bisa diimplementasikan dalam bentuk kebijakan dalam bidang pendidikan,” ujar Agung.

 

Keterbatasan Dapat Dipahami            Jumlah anggaran pendidikan pada 2006 ini memang belum sesuai dengan amanat konstitusi yang mengharuskan angka 20 persen setiap tahunnya. Walau begitu, menurut pengamat hukum tata negara, Saldi Isra dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi swasta, pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen untuk saat ini masih sangat sulit untuk dilakukan.

Ia pun mengatakan, belum dilakukannya pemenuhan terhadap anggaran pendidikan, tidak melanggar konstitusi. Hal tersebut, kata dia, dikarenakan dalam penyusunannya adalah hasil kesepakatan antara presiden dan DPR.

            Hal tersebut juga dikatakan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Ia mengatakan, Mahkamah Konstitusi dapat memahami kondisi keuangan pemerintah saat ini. Sehingga pencapaian target 20 persen anggaran pendidikan disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada.

Meski demikian, setiap dana yang dihasilkan dari penambahan penerimaan negara dan penghematan yang berhasil dilakukan akan dialokasikan untuk anggaran pendidikan sebagai prioritas.

“Anggaran pendidikan sebesar 9,1 persen sebagai batas tertinggi itu tidak melawan konsitusi, dan tidak mengikat secara hukum,” katanya.

            Lika-liku alokasi anggaran pendidikan memang masih terus berlanjut. Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan anggaran 20 persen setiap tahunnya. Namun, tak hanya sampai di situ. Masyarakat pun dituntut partisinya untuk membantu menciptakan pendidikan bersama yang lebih baik. *** (dan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 thoughts on “Jalan Panjang Anggaran Pendidikan 20 Persen

  1. boleh tahu sumber artikel ini dari mana?

    dah cukup lama tulisan ini,
    tapi kalo gak salah, angka2nya muncul dari buku RAPBN yang dikeluarkan oleh Pusat Informasi Ekonomi – Badan Informasi Publik – Depkominfo..judul persisnya saya lupa,
    bapak bisa dapatkan di badan informasi publik – depkominfo, gedung belakang lt 3, coba dengan bapak agus salim husein, kapus perekonomian, insyaallah tersedia..
    kutipan2 diambil dari ww.bipnewsroom.info, karena kami, tabloid yang dua mingguan dipermudah dengan newsroom yang melakukan liputan harian…
    link nya, maaf, tidak bisa membantu, tapi insyaallah ada, karena seluruh berita ada di server kami.
    terima kasih atas pertanyaannya

  2. seperti 2 mata pisau yang sama”tajam..di penuhi salah ga di penuhi mw jadi apa negara ini..sedangkan anggaran yg sekarang aja …masih banyak oknum”birokrasi pendidikan yg punya mental pungli…cerita lama yg ga pernah berakhir…tinjau ulang lagi…benahi mental birokrasi di dunia pendidikan,ciptakan otonomi sekolah..jangan hanya slogan murahan…………….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s