“Nenek Moyangku” Terjerat Solar

 isinya tentang kebijakan subsidi solar dari DKP buat para nelayan…agak2 lurus tulisannya..,mklum dedlen kacau..gak jelas..tapi lumayanlah….satu hal, gw salut sama mentalitas sodara2 kita yang berprofesi sebagai nelayan..karakter baja..gak gampang nyerah, gak mau protes, pantang teriak…masalah bisa diselesaikan dengan bijak…

inget waktu ketemu sama nelayan buton brengsek pas SMU dulu…anjrit..nyaris gw dikendo…manusia homo brengsek….hehehe…untung gw sigap terbangun…n untung tu orang lagi mabok, sekali tendang ngejoprak…jadi inget juga sama khairul makasar n handra mataram…kemana kalian wahai kawanku…pedih panjang di tanah lorosae tersisa sampai hari ini….Timor Timur juga brengsek!!!! kembalikan temen2 ku…yang hilang..yang tak bersua, dan yang mati!!!!……lah, jadi curhat gw….gak pada tempatnya…heheheh

 “Nenek Moyangku” Terjerat Solar 

Koordinasi antardepartemen terus digalakkan. Dengan satu tujuan, meningkatkan taraf hidup para nelayan. 

Nurul (32), nelayan Muara Karang, Jakarta, hanya bisa menggelengkan kepala. Benaknya coba mengutak-atik keadaan. Belum lagi tuntas memikirkan harga solar bagi mesin diesel 7 PK-nya, ia harus ikut dipusingkan juga dengan ketinggian gelombang karena pengaruh cuaca yang tentu saja berimbas pada hasil tangkapannya. “Kalau cuaca, mau gimana lagi. Yang saya ndak bisa terima, kalah sama harga solar. Ndak mau seperti kawan-kawan lain yang terpaksa gulung tikar. Anak saya empat,” kata nalayan asli Brebes yang mengaku sudah melaut sejak kelas 6 SD. 

Sulitnya Membeli “Nyawa”Jika dulu nenek moyang kita menggunakan kapal layar ketika melaut, maka tentu berbeda pada masa sekarang. Mesin motor bertenaga diesel menjadi penarik berkecepatan tinggi dan mampu memperluas wilayah tangkapan para nelayan.  

Perkembangan teknologi tersebut seharusnya membuat pekerjaan Nurul dan 4,6 juta nelayan
Indonesia lainnya, menjadi lebih mudah. Akan tetapi semua menjadi tinggal khayalan ketika sumber energi bernama solar yang menjadi “nyawa” bagi 295.846 mesin kapal nelayan, harganya membumbung tinggi. Belum lagi sulitnya nelayan di daerah mendapat pasokan BBM.

Kenyataan yang membuat mereka harus membeli “nyawa” dari pihak ketiga, alias para tengkulak. Tentu saja dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasaran.Padahal, menurut Sarijo PS, Pengawas Perikanan Penyelia Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu, kebutuhan BBM merupakan komponen paling besar untuk operasi penangkapan ikan di laut dibanding dengan kebutuhan logistik lainnya. “Bisa mencapai 50-70 persen dari biaya operasional,” kata dia menegaskan.

Bahkan dalam hitungan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dengan naiknya harga solar 28%, berarti menambah beban biaya produksi penangkapan sebesar 11,2%. Belum lagi melihat angka kebutuhan BBM nasional yang mencapai 2.131.606 Kilo Liter per tahun.

Melihat hal tersebut, tentu wajar jika para nelayan seperti Nurul hanya bisa geleng-geleng kepala. Membayangkan sisa keuntungan yang bisa dibawa pulang kian menipis.Repotnya, penghasilan nelayan dewasa ini justru semakin menurun seiring ketidakseimbangan antara jumlah nelayan yang terus bertambah dan stok ikan di laut. Tak heran jika belakangan istilah kawasan perairan padat tangkap yang memicu terjadinya overfishing kerap terdengar. Belum lagi kendala klasik menyangkut teknis penangkapan dan peralatan yang kurang efsien, banyaknya biaya pungutan yang tumpang tindih serta pungutan liar. 

SPDN

Dan untungnya, sebagai nelayan yang terbiasa dengan ganasnya ombak lautan, para nelayan ini tak mau ikut-ikutan reaktif dengan meakukan demonstrasi
sana sini. Bagi para pelaut ini lebih baik memikirkan upaya mencari solusi daripada membuang tenaga percuma. “Ndak masalah, hanya saja kalau ada pungutan-pungutan liar bisa ditertibkan. Tak enak rasanya, cari ikan susah-susah terus uangnya diambil orang,” kata Narto nelayan asal Pantai Utara.

Pemerintah tentu terus berupaya untuk membantu para nelayan. Sejauh ini setidaknya tercatat tiga upaya strategis dan mendasar yang dirintis DKP guna meringankan dan membantu para nelayan.

Mulai dari pengajuan dan aIokasi dana kompensasi yang memadai, percepatan realisasi sejumlah program teknis yang langsung menyentuh kepentingan nelayan dan pelaku bisnis lainnya, hingga mengabulkan penghapusan pungutan perikanan bagi kapal ikan berbendera Indonesia.

Salah satu langkah strategis yang ditempuh pemerintah dalam rangka kompensasi kenaikan harga BBM bagi bisnis perikanan adalah mempercepat pembangunan Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) di berbagai sentra nelayan.

Langkah yang sudah bergulir sejak 2003 ini merupakan program bersama dari sejumlah instansi untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM bagi nelayan, yakni antara DKP, Departemen ESDM, Pertamina, Kementerian Koperasi dan UKM serta HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia).

Pada 2005 lalu tercatat 100 titik lokasi SPDN yang dibangun sudah beroperasi, 67 lokasi siap operasi, 117 lokasi yang telah mendapat persetujuan Pertamina dan 79 lokasi dalam tahap penjajakan. Sesuai kebutuhan, pemerintah sendiri telah menetapkan sasaran pembangunan 1.260 unit SPDN dengan titik prioritas pada 490 sentra nelayan.

Namun, dengan komitmen kuat dari Presiden Yudhoyono dan menfaat langsung semisal penghematan biaya dan penyerapan tenaga kerja yang dirasakan para nelayan, DKP langsung menetapkan percepatan pembangunan SPDN di 300 titik lokasi sentra nelayan pada 29 provinsi yang utamanya dikelola oleh koperasi perikanan.

Dengan rata-rata kapasitas pasokan 8 kilo liter per hari, SPDN tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan solar bagi sedikitnya satu juta nelayan terutama nelayan tradisional (one day fishing) dan nelayan yang berdomisili disekitar lokasi SPDN.

Para nelayan, baik yang di bawah 30 GT maupun di atas 30 GT, berdasar Perpres No. 9 tahun 2006 berhak memperoleh harga terbaik sesuai ketetapan pemerintah, dengan jumlah sebesar 25 kilo liter/kapal/bulan.

”Kami coba atur ditribusinya. Kalau pasokan solar tidak lancar, nelayan tetap sulit melaut,” imbuh Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Saut Hutagalung, beberapa waktu lalu.Mayoritas SPDN baru berada di wilayah pemasaran PT Pertamina Unit Pemasaran (UP) I Medan dan UP VI Balikpapan. Beberapa SPDN lainnya saat ini sudah tersebar di lima wilayah pemasaran Pertamina, yaitu Palembang (Sumatra Selatan), Jakarta, Semarang (Jateng), Surabaya (Jatim), dan Makassar (Sulawesi Selatan).

Selain Jateng, menurut pemantauan DKP pasokan BBM di beberapa daerah, seperti Banten, Jambi, Sumatera Utara, NTT (Nusa Tenggara Timur), Sulsel (Sulawesi Selatan), dan Sulut (Sulawesi Utara), sulit dipastikan. Kondisinya selalu berubah. Kadang ada pasokan BBM, kadang tidak. Sehingga kapal nelayan yang bisa melaut hanya sekitar 60-70%

Secara spesifik SPDN dibangun di wilayah kerja Pelabuhan Perikanan (PP), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan desa-desa yang merupakan sentra nelayan tradisional. Tapi penetapan lokasi yang ditetapkan setelah mendapat rekomendasi pemda setempat dan kelayakan teknis dari Pertamina.

Pengelola SPDN diharapkan koperasi nelayan atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) bidang usaha penangkapan ikan di lokasi terdekat SPDN. Nantinya penyaluran solar akan dilakukan Pertamina melalui sistem Delivery Order (DO) sesuai kuota dan kebutuhan nelayan serta sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

“Jika ada kebijakan seperti itu tentu sangat membantu nelayan”, ujar Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya DKP, Gellwynn Jusuf.

Ya kita semua berharap, tak ada lagi masalah yang menjerat para nelayan ini. Hingga mereka bisa kembali mengarungi lautan
Indonesia. ***(dan)

 

One thought on ““Nenek Moyangku” Terjerat Solar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s