Ditjen Postel “untuk” Radio Komunitas

ini jawaban dari mas hamzah balmon surabaya tentang jawaban postel pada radio komunitas. kemaren2 rame di milis tentang radio komunitas yang dipangilin sama ditjen postel. jawaban ini dapet dari milis depkominfo. dan BUKAN merupakan JAWABAN RESMI dari lembaga. hanya pandangan mas hamzah balmon surabaya…saya belum izin yang bersangkutan jika ada pihak yang ingin mengutip tulisan ini…jadi mohon dimaafkan…

aku coba naikin pembicaraan ini di milis depkominfo dan jawaban yang paling memuaskan adalah jawaban hamzah ini. di bawah sama sekali tanpa editan…

Benar yang dikatakan Mas Didit, bahwa jika radio komunitas memenuhi syarat-syarat teknis maka radio komunitas yang juga punya manfaat besar ex, sarana peningkatan wawasan , media untuk bersosialisasi atau pembelajaran awal tentang radio dan penyiaran di suatu komunitas (khususnya bagi anak-anak yang juga bisa diperbantukan menjadi penyiar cilik di radio komunitas), maka tentu adalah tindakan yang bodoh jika menghentikan operasi radio komunitas, tetapi masalahnya ketika tidak memenuhi syarat (syarat dalam arti luas: perijinan dan ketentuan operasional) dan karenanya menimbulkan gangguan pada pengguna frekuensi radio lainnya; tentu harus ditangani, gak boleh dibiarkan. Menjawab pertanyaan Mas Didit, ‘koq bisa ganggu pdhal frekuensi tsb diperbolehkan untuk radio komunitas’, ya, karena tidak memenuhi syarat2 teknis tadi, misal daya pancarnya terlalu kuat/ melebihi batas yang diperbolehkan (selengkapnya baca pada siaran pers DITJEN POSTEL).

Kawan2 di radio komunitas bersangkutan harus menyikapi permasalahan ini dengan bijak; melihatnya harus dalam persfektif yang luas, khususnya dari kaca mata keselamatan penerbangan yang jg berhubungan dgn keselamatan masyarakat umum.

Saya  blm melihat surat No. 105/UM/BM/1/DJPT/Kominfo/3/2007, tetapi dari protes yang disampaikan dpt disimpulkan bhwa surat tersebut sehubungan dengan Siaran Pers No. 31/DJPT.I/KOMINFO/3/2007: Surat Edaran Dirjen Postel Tentang Penanganan Gangguan Komrad Penerbangan.

Tak ada maksud untuk menjudge bahwa Radio Komunitas bersangkutan adalah penjahat, tetapi sesuai dengan regulasi yang berlaku yakni UU. No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit serta beberapa regulasi terkait lainnya, bahwa untuk mendapatkan ijin stasiun radio memang dibutuhkan beragam syarat, di antaranya ijin dari pemerintah daerah setempat, ijin dari KPI untuk materi siaran dan Ijin Stasiun Radio  dari Menteri yang didelegasikan kpd Ditjen Postel. Kesemua persyaratan tsb harus dipenuhi secara lengkap, tidak parsial. Kl baru dapat ijin dr gubernur dan KPI tapi yang lain belum, berarti belum lengkap dan tentu jika beroperasi akan ditindak karena bisa menganggu pengguna frekuensi radio yang lain atau MEMBAHAYAKAN.  Ijin dari Ditjen Postel diberikan dengan memberikan alokasi frekuensi dilengkapi dgn pengukuran parameter teknis+ketentuan teknik lain mis. limitasi daya pancar. YANG DENGAN KETENTUAN INI PEMBERIAN IJIN DIMAKSUD DIJAMIN TIDAK AKAN MENIMBULKAN GANGGUAN BAGI PENGGUNA FREKUENSI RADIO YANG LAIN.

Tentang pemanggilan oleh PPNS tidak perlu ditanggapi dengan geram, pemanggilan oleh PPNS jangan diidentikkan dengan penindakan keras, tetapi harus dilihat/diartikan sebagai upaya pembinaan pemerintah untuk penggunaan spektrum frekuensi radio yang aman dan tidak saling mengganggu.

Keywordnya ad. bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas yang pemanfaatannya diatur oleh negara guna mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang aman dan tidak saling mengganggu, karenanya pengguna frekuensi radio harus tunduk pada regulasi yang berlaku yang instrumennya mengikuti ketentuan-ketentuan hukum internasional.

Hanya ini yang dpt sy share kpd kawan2, mungkin dpt dilengkapi oleh rekan2 postel lain, bang Jo atau bang Aryo atau siapa saja?

Terakhir , kiranya kawan2 di radio komunitas bersangkutan perlu menggarisbawahi itikad baik pemerintah melalui Ditjen Postel yang menyatakan kesiapan melakukan pembinaan teknis kpd radio komunitas bersangkutan hingga radio tsb bisa beroperasi kembali tanpa harus mengganggu pengguna frekuensi radio lainnya. Silahkan mencermati penggalan dari SIARAN PERS berikut: ‘Bahkan jika radio komunitas yang diduga dan terbukti menjadi sumber gangguan frekuensi radio, maka kepada mereka pun akan dilakukan pembinaan teknis (baik dari aspek perangkat, kekuatan pemancaran dan pengkanalannya) dan jika sudah dianggap laik maka diperbolehkan menggunakan frekuensi yang dimaksud.
Akan halnya perencanaan jangka menengah dan panjang, Ditjen Postel bermaksud untuk memfasilitasi kebutuhan kanal frekuensi bagi radio siaran komunitas yang dilakukan dengan penetapan kanal di setiap wilayah berdasarkan perhitungan analisa teknis dan survey lapangan oleh tim UPT Ditjen Postel , yang hasilnya diinformasikan kepada publik melalui pengumuman Menteri Kominfo tentang ketersediaan kanal frekuensi. Nantinya, setiap radio siaran komunitas wajib memenuhi persyaratan teknis perangkat pemancarnya, karena ditemukenali adanya sebagian perangkat pemancar yang digunakan merupakan hasil rakitan yang belum teruji kelayakan teknisnya sehingga berpotensi dapat menimbulkan gangguan. Sehingga dalam rangka tertib penggunaan frekuensi radio, maka setiap penggunaan frekuensi yang perangkat pemancarnya belum memenuhi persyaratan teknis dan belum ditetapkan kanal frekuensinya, dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan pemancaran untuk sementara waktu sambil dilakukan pembinaan dan pembenahan teknis, khususnya yang berada di sekitar area vital dan strategis seperti di sekitar bandara. Oleh karenanya, Dirjen Postel melalui penerbitan Surat Edaran ini berusaha sangat bijaksana, hati-hati serta penuh koordinatif dan responsif untuk melakukan penanganan gangguan komunikasi radio penerbangan serta sama sekali tidak ada tujuan terlalu reaktif, karena pada dasarnya sepenuhnya merupakan kewajiban Ditjen Postel untuk melakukan penanganan tersebut sebagaimana yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, khususnya yang diatur pada Pasal, 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38, dan Pasal 39′.

Best Regards,

Hamzah Arifuddin/Balmon Surabaya.

– Hide quoted text –

Siaran Pers

No. 31/DJPT.1/KOMINFO/3/2007

Jakarta , 15 Maret 2007

Surat Edaran Dirjen Postel Tentang Penanganan Gangguan Komunikasi Radio Penerbangan

  1. Sebagai tindak lanjut himbauan Ditjen Postel sebagaimana yang tertuang di dalam Siaran Pers No. 30/DJPT.1/KOMINFO/3/2007 tertanggal 13 Maret 2007 tentang Gangguan Penggunaan Frekuensi Radio Secara Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Komunikasi Penerbangan di Sekitar Bandara Halim Perdanakusuma, pada tanggal 14 Maret 2007 Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar telah menanda-tangani Surat Edaran Dirjen Postel No. 176/SE/DIRJEN/KOMINFO/3/2007 tentang Penanganan Gangguan Komunikasi Radio Penerbangan. Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh Kepala Balai dan Loka Monitoring Frekuensi Radio Ditjen Postel yang tersebar di seluruh Indonesia . Secara lengkap, esensi surat edaran tersebut adalah sebagai berikut:

SURAT EDARAN

Nomor : 176/SE/DIRJEN/KOMINFO/3/2007

 

TENTANG

PENANGANAN GANGGUAN KOMUNIKASI RADIO PENERBANGAN

 

  1.  
    1.  
      1. UMUM

 

Berdasarkan adanya potensi gangguan komunikasi radio untuk penerbangan ground to air (Aeronautical Navigation) yang disebabkan adanya pancaran frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukannya atau tidak memenuhi persyaratan teknis, termasuk pancaran dari stasiun radio yang bekerja pada pita frekuensi siaran, maka dengan ini perlu diadakan kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pengamanan terhadap komunikasi radio pada pita frekuensi peruntukan penerbangan.

  1.  
    1.  
      1. MAKSUD DAN TUJUAN

Pengawasan dan pengendalian dalam rangka pengamanan terhadap komunikasi radio pada pita frekuensi peruntukan keselamatan penerbangan, dilaksanakan secara komprehensif sehingga seluruh sumber gangguan dapat tertangani secara tuntas, dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  1.  
    1. RUANG LINGKUP
  2. Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan komunikasi radio difokuskan kepada penggunaan komuniksi radio yang berpotensi dapat mengganggu komunikasi radio terutama pada pita frekuensi peruntukan penerbangan (108 � 137 MHz).

  1.  
    1.  
      1. DASAR

 

  1.  
    1.  
      1.  
        1. UU 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;

        2. PP 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.01 /P/M.KOMINFO/4/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
        3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.86/KEP/M.KOMINFO/10/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

 

  1.  
    1.  
      1.  INSTRUKSI

 

  1. Kepada seluruh Kepala Balai Monitoring dan Kepala Loka Ditjen Postel segera mengambil langkah-langkah pengawasan dan pengendalian dalam rangka mencegah dan menangani gangguan dengan segera terhadap pita frekuensi radio peruntukan penerbangan terutama pada pita frekuensi 108 � 137 MHz, yang disebabkan oleh radio komunikasi yang bekerja di pita lainnya berupa sinyal liar (spurious emission).
  2. Melakukan koordinasi dengan pihak instansi terkait dalam rangka mengatasi terjadinya gangguan.
  3. Memberitahukan dalam bentuk pengumuman kepada pengguna frekuensi radio yang diduga berpotensi penyebab gangguan terhadap pita frekuensi radio peruntukan penerbangan.
  4. Menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit hasil pencegahan dan penanganan gangguan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Maret 2007

____________________________

DIREKTUR JENDERAL

POS DAN TELEKOMUNIKASI

BASUKI YUSUF ISKANDAR

    – Show quoted text –

  1. Sebagaimana diketahui, pada tanggal 5 Maret 2007, Ditjen Postel (yang ditujukan melalui Kepala Balai Monitoring Frekuensi Radio Ditjen Postel di Jakarta) telah menerima surat No. 14.03.01/02/03/2007/02 dari Kepala Cabang PT Angkasa Pura II Bandar Udara Halim Perdanakusuma tentang Gangguan Frekuensi Tower Halim (Airband 118.3 MHz). Pada intinya, pihak PT Angkasa Pura II melaporkan, bahwa berdasarkan laporan para pilot, frekuensi radio di Menara Bandara Halim Perdanakusuma (Airband 118.3 MHz) sering mengalami gangguan radio jamming sehingga mempersulit komunikasi antara menara bandara dengan pilot dan sudah sampai taraf sangat membahayakan keselamatan penerbangan. Hal ini terutama dirasakan di final area runway 24 mulai ALPHA LIMA (Babelan � Bekasi) sampai touch down point runway 24 (Jatiwaringin) dan posisi base leg runway 06 (sekitar Depok dan Pasar Minggu). Oleh karena itu, PT Angkasa Pura II memohon bantuan Ditjen Postel untuk melakukan penertiban terhadap stasiun pemancar amatir maupun komersial yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan mengingat keberadaan Bandara Halim Perdanakusuma sebagai Airport Base yang sering melayani penerbangan VVIP.

  2. Surat yang hampir senada juga pernah dikirimkan oleh Kepala Cabang PT Angkasa Pura II Bandara Husein Sastranegara No. 14.03.01/08/03/2007/20 tertanggal 7 Maret 2007 tentang Laporan Gangguan Radio Broadcasting. Surat tersebut juga ditujukan ke Ditjen Postel (melalui Kepala Balai Monitoring Frekuensi Ditjen Postel di Bandung), yang intinya melaporkan bahwa Radio Komunikasi Air to Ground Frekuensi 121.0 Mhz dan 122.7 Mhz yang digunakan Bandara Husein Sastranegara sering mengalami gangguan spleteran (pancaran yang bocor) dari stasiun radio broadcasting sehingga membahayakan keselamatan penerbangan. Oleh karenanya, PT Angkasa Pura II meminta bantuan Ditjen Postel untuk melakukan pelacakan terhadap sumber gangguan frekuensi radio tersebut. Sejauh ini, Balai Monitoring Frekuensi Radio di Bandung telah dan masih terus melakukan pelacakan dan ternyata titik-titik lokasi gangguan berasal dari beberapa stasiun radio yang berada di Cibaduyut, Bandung . Namun demikian, pelacakan masalah di Cibaduyut tersebut masih berlangsung, muncul persoalan serupa pada tanggal 14 Maret 2007 yang sumber gangguannya diduga berupa repeater yang berlokasi di sekitar lereng Gunung Tangkuban Perahu. Terhadap masalah ini, Balai Monitoring Frekuensi Radio di Bandung juga langsung memobilisasi perangkat dan jajarannya untuk melakukan pelacakan.

  3. Khusus terhadap persoalan gangguan frekuensi radio di sekitar Bandara Halim Perdanakusuma, berdasarkan pemantauan di lapangan untuk sementara waktu telah ditemukenali adanya intermodulasi antara beberapa radio komunitas dengan radio existing, yaitu di antaranya adalah PT. Radio Pelita Kasih (96.3 MHz), PT. Radio Kayu Manis (97,9 MHz), PT. Radio Elgangga (100,3 MHz), PT. Radio Monalisa (97,1 MHz) , sehingga muncul frekuensi baru di sekitar frekuensi 118.3 MHz dengan modulasi dari radio existing tersebut. Perhitungan terjadinya intermodulasi didasarkan bentuk aritmatis 2F1-F2 dimana F1 adalah pita frekuensi pancaran radio komunitas (104-108MHz) sedangkan F2 adalah frekuensi radio swasta tersebut diatas, sehingga 2F1-F2=118,3 MHz, yang di-crosscheck dengan pengukuran monitoring termonitor sumber gangguan berasal dari pemancar pemancar radio tersebut yang memblok sinyal untuk keperluan komunikasi radio penerbangan ground to air di Pelud Halim Perdana Kusuma.

  4. Di samping Jakarta dan Bandung serta kejadian di Ternate sebagaimana disebut pada Siaran Pers No. 30/DJPT.1/KOMINFO/3/2007 tersebut di atas, belum lama ini pengaduan serupa juga muncul dari Kantor Cabang PT Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai Bali berdasarkan suratnya No. 974/AP.IA/X/2006 tertanggal 12 Oktober 2006 kepada Ditjen Postel (melalui Kepala Balai Monitoring Frekuensi Ditjen Postel di Denpasar) tentang Gangguan Frekuensi 1030 Mhz s/d. 1090 Mhz. Saat itu juga tim Balai Monitoring Frekuensi Radio di Bali melakukan pelacakan secara komprehensif dengan menggunakan peralatan spectrum analyzer, GPS dan Mobile DF VHF-UHF. Setelah dilakukan pemantauan langsung, ternyata sumber gangguan berasal dari peralatan CCTV dari sebuah minimarket yang terletak tidak jauh dari bandara. Seketika itu juga dilakukan penindakan dan sejauh ini tidak ada lagi pengaduan dari pihak bandara, terkecuali gangguan-gangguan yang sifatnya fluktuatif dan sangat minor yang berasal dari penggunaan frekuensi radio untuk kapal-kapal tertentu yang beroperasi di laut sekitar bandara dan penggunaannya melampaui ketentuan yang ada atau mungkin juga karena perangkat pemancar yang digunakan merupakan hasil rakitan yang belum teruji kelayakan teknisnya sehingga berpotensi dapat menimbulkan gangguan.

  5. Dengan demikian, secara umum sumber gangguan frekuensi radio di sekitar bandara yang tersebar di seluruh Indonesia memang cukup beragam, meskipun untuk kasus di Bandara Halim Perdanakusuma terutama berasal dari beberapa titik yang diduga merupakan radio komunitas. Terhadap hal tersebut, Ditjen Postel terus melakukan monitoring dan secara persuasif melakukan pendekatan sebijaksana mungkin dengan tujuan agar gangguan frekuensi tersebut dapat diminimalisasi. Bagaimanapun juga, terhadap masalah keselamatan penerbangan, Ditjen Postel sama sekali tidak mau mengambil resiko, baik itu kesalahan berasal dari radio legal yang eksisting, radio komunitas, maupun pengguna frekuensi radio lainnya. Jika memang terbukti merupakan sumber gangguan, Ditjen Postel pada langkah awal tetap mengedepankan pendekatan yang persuasif. Tidak ada maksud Ditjen Postel untuk bersikap represif, namun jika itu menyangkut keselamatan penerbangan dalam kasus ini sudah barang tentu skala prioritas pengamanan harus diutamakan dengan minimalisasi dampak yang ditimbulkan .

  6. Itulah sebabnya Surat Edaran Dirjen Postel tersebut di atas sangat penting, karena memungkinkan para Kepala Balai Monitoring Frekuensi Radio dan Kepala Loka Monitoring Frekuensi Radio Ditjen Postel untuk segera mengambil langkah-langkah pengawasan dan pengendalian d alam rangka mencegah dan menangani gangguan dengan segera terhadap pita frekuensi radio peruntukan penerbangan terutama pada pita frekuensi 108 � 137 MHz, yang disebabkan oleh radio komunikasi yang bekerja di pita lainnya berupa sinyal liar (spurious emission). Mereka ini juga diinstruksikan untuk melakukan koordinasi dengan pihak instansi terkait dalam rangka mengatasi terjadinya gangguan dan memberitahukan dalam bentuk pengumuman kepada pengguna frekuensi radio yang diduga berpotensi penyebab gangguan.

    – Hide quoted text –

  7. Sedangkan terhadap reaksi para pengguna radio komunitas, khususnya di wilayah Jabodetabek, dihimbau untuk bersikap tenang dan kooperatif, karena kepada mereka pun Ditjen Postel sangat siap berdialog secara konstruktif bagi kepentingan bersama. Menurut rencana, Ditjen Postel minggu depan akan mengadakan dialog dengan perwakilan jaringan radio komunitas . Yang penting, prioritas keselamatan penerbangan harus tetap menjadi perhatian utama. Selain itu, yang perlu diluruskan informasinya adalah, bahwasanya esensi dan ruang lingkup yang wajib dilakukan Ditjen Postel (melalui Balai dan Loka Monitoring Frekuensi Radio di seluruh Indonesia) adalah sebatas menghentikan untuk sementara penggunaan frekuensi radio jika menemukenali adanya stasiun radio yang terbukti menimbulkan interferensi ataupun intermodulasi di sekitar bandara di seluruh Indonesia. Ditjen Postel tidak dalam kapasitas untuk menghentikan siaran, karena itu bukan kewenangannya. Bahkan seandainya ada radio komunitas yang diduga dan terbukti menjadi sumber gangguan frekuensi radio, maka kepada mereka pun akan dilakukan pembinaan teknis (baik dari aspek perangkat, kekuatan pemancaran dan pengkanalannya) dan jika sudah dianggap laik maka diperbolehkan menggunakan frekuensi yang dimaksud.

  8. Akan halnya perencanaan jangka menengah dan panjang, Ditjen Postel bermaksud untuk memfasilitasi kebutuhan kanal frekuensi bagi radio siaran komunitas yang dilakukan dengan penetapan kanal di setiap wilayah berdasarkan perhitungan analisa teknis dan survey lapangan oleh tim UPT Ditjen Postel , yang hasilnya diinformasikan kepada publik melalui pengumuman Menteri Kominfo tentang ketersediaan kanal frekuensi. Nantinya, setiap radio siaran komunitas wajib memenuhi persyaratan teknis perangkat pemancarnya, karena ditemukenali adanya sebagian perangkat pemancar yang digunakan merupakan hasil rakitan yang belum teruji kelayakan teknisnya sehingga berpotensi dapat menimbulkan gangguan. Sehingga dalam rangka tertib penggunaan frekuensi radio, maka setiap penggunaan frekuensi yang perangkat pemancarnya belum memenuhi persyaratan teknis dan belum ditetapkan kanal frekuensinya, dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan pemancaran untuk sementara waktu sambil dilakukan pembinaan dan pembenahan teknis, khususnya yang berada di sekitar area vital dan strategis seperti di sekitar bandara. Oleh karenanya, Dirjen Postel melalui penerbitan Surat Edaran ini berusaha sangat bijaksana, hati-hati serta penuh koordinatif dan responsif untuk melakukan penanganan gangguan komunikasi radio penerbangan serta sama sekali tidak ada tujuan terlalu reaktif, karena pada dasarnya sepenuhnya merupakan kewajiban Ditjen Postel untuk melakukan penanganan tersebut sebagaimana yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, khususnya yang diatur pada Pasal, 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38, dan Pasal 39.

– Hide quoted text –

Kepala Bagian Umum dan Humas,

Gatot S. Dewa Broto

HP: 0811898504

Email: gatot_b@postel.go.id

Tel/Fax: 021.3860766

5 thoughts on “Ditjen Postel “untuk” Radio Komunitas

  1. Salah satu fungsi dari suatu regulator adalah memberlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu pula dengan Lembaga Negara yang bernama Ditjen Postel beserta UPT-UPT nya disetiap Provinsi, Lembaga ini yang diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai pihak Pemerintah yang mengatur tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit di Indonesia sehingga tidak terjadi gangguan (interferensi) antara penguna yang lainnya.
    Salah satu fungsi dari Radio Komunitas adalah menyalurkan hobi/melatih diri sebagai penyiar, menyebarluaskan berita/hiburan pada komunitas tertentu, hingga menyalurkan hobi merakit/membuat stasiun pemancar tanpa harus menggangu pengguna frekuensi yang lain.
    Kedua fungsi inilah yang seharusnya diselaraskan, dimengerti oleh kedua belah pihak sehingga tidak terjadi pergesekan.

  2. agak bingung juga ya..segala macam -katakanlah- perlengkapan pendukung pengaturan pemerintah ada di postel, tepatnya PEMERINTAH…agak bingung juga ketika KPI malah menerbitkan ijin siar (yang tentu saja amat sanagat bergantung sekali dengan yang namanya frekuensi)…memang harus KOORDINASI (bahasa langitan langit ketujuh yang gak pernah dikenal sama yang namanya birokrasi dan orang2 yang mementingkan ego)…..

  3. yang lebih bingung,ada peraturan,ketentuan,undang2 atau apalah namanya, yg mengatur bahwa frek komunitas di 107,7,8,9 …,tapi koq dipake sama radio swarametro (107,8) sama radio AL (108) yang secara teknis berdaya besar dan menyalahi aturan,justru dibiarkan saja,….bingung nih negara ini mau dibawa kemana ya…??

  4. apa g bisa tambah frekwensi lagi? misal FM 1 atau FM 2… dari pada uang negara di korup, mendingan buat beli frekwensi. peraturan di persulit untuk duit.. ujung2nya peraturan dibuat untuk di langgar… maunya apa sh pejabat2 kita?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s