Di Bawah Lindungan HKI

hehehe…termasuk aneh juga gw…

minggu kemaren abis wawancara sama dirjen HKI, pak abdul bari, eh..jatohnya balik lagi cari barang ke glodok yang super murah meriah soal harga.

bicara soal HKI, emang berat juga seh kalo mereka yang diglodok habis dirazia. yang dirugikan lagi2 orang kecil. berapa banyak tenaga kerja yg menggantungkan hidup di sana. jaman sekarang, sulit banget cari kerjaan. terutama buat yang gak ada bekal pendidikan dan keahlian.

dan mungkin mereka “hanya” ngejual barang yang dah ada. seperti konsep jual beli pada umumnya, ya kalo ada banyak konsumen, tentu banyak yang ngelirik buat dagangin barang.

apalagi konsumen barang bajakan ini gak sedikit. bejibun. satu, kerana mang daya beli masyarakat Indonesia masih amat sangat rendah sekali. kedua mang seperti tidak ada ketegasan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum. jadilah yang ada seperti tidak ada budaya merasa bersalah kalo beli barang bajakan. ah puyeng…ngerunutnya. 

kata pak dirjen, HKI itu sistem internasional. global, mendunia. ya aturan maennya harus elegan, kata dia gitu. gak bisa dengan razia sana dan sini. emang gampang aja buat ngegusr or razia mereka. tinggal kerahin sepasukan praja IPDN yang ke bakalan diorbitin jadi anggota satpol PP (heheh…sori..sori)…beres. masa sama yuniornya bisa, sama preman glodok n orang kecil gak tega?

 butuh lebih dari sekadar razia. main elegan itu = edukasi dan sosialisasi cerdas kepada masyarakat. dengan mengikuti perkembangan internasional yang cepet banget. kemudian fokus audience. ya kan karena gak semua orang bisa bikin paten produk, misalnya.

 sasarannya bisa ke dosen, peneliti, atau apalah yang potensial buat ngelahirin paten, yang angkanya masih terbilang kecil. cuma 6% (gw lupa nanya, ini 6% dari apa – kebodohan struktural, kata m topik..hehehe). trus juga peningkatan layanan pendaftaran. gimana seh agar ngedftar paten or HKi secara umum, bisa lebih cepet dan gak ngeselin karena birokrasinya. katanya dah bisa daftar online ke sleuruh dunia. alamatnya ipdl.dgip.go.id mo tau lengkapnya…

hehehe…padhal mo sombong mamerin wwc gw yang gak puguh… neh gw kasih..heeh..kritik, saran dan masukannya ya.. 

Prof Abdul Bari Azed, SH, MH

Dirjen Hak Kekayaan Intelektuan (HKI) Departemen Hukum dan HAM 

 “Soal HKI, Pemerintah Coba Main Elegan..” 

Siapa sangka dan siapa duga, permasalahan HKI ternyata bukan perkara sepele yang hanya diributkan oleh kalangan tertentu saja. Tak sekadar masalah VCD dan desain palsu (baca : bajakan). Atau hanya upaya menggelar razia yang tentu saja dampaknya lebih banyak dirasakan rakyat kecil.

 Permasalahan yang sering dianggap sepele ini, ternyata punya pengaruh besar terhadap petumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, HKI merupakan sebuah sistem internasional hasil kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dan anggota-anggotanya, termasuk Indonesia, harus mengupayakan penegakan hukum hak karya intelektual ini.Jika tidak, “ancaman” masuk ”daftar pengawasan” akan melekat dan merusak citra investasi Indonesia.

Akibatnya berbagai kebijakan kamar dagang internasional akan berdampak pada faktor investasi sebuah bangsa. “Kami melihat tren peningkatan pendaftaran HKI. Untuk pendaftaran merek, tercatat per harinya 100-150 item tiap hari. Luar biasa.

Kita tertinggi di Asia,” kata Dirjen HKI Depkumham, Prof. Abdul Bari Azed optimis tentang perkembangan HKI di Indonesia. 

Kepada KomunikA, Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI)1999-2002 ini mengungkapkan berbagai kemajuan dan gerakan pemerintah tentang penegakan HKI. Berikut adalah petikannya :  

 Seberapa penting HKI bagi sebuah bangsa? 

Sistem HKI itu berlaku internasional. Produk-produk yang dipasarkan harus dan sudah ada sertifikat atau telah didaftarkan kepemilikannya. Sekarang ada orang kita yang meniru produk-produk tersebut.

Pemiliknya akan rugi, marketing mereka jatuh, kemudian akhirnya mengurangi penjualan. Karena terjegal produk palsu yang banting harga.  Dengan enak dan mudah saja orang buat produk semisal yang hampir mirip. Jadi dibuatlah perlindungan oleh WTO.

Orang ketika mau investasi tanya dulu, Bagaimana sistem penegakan hukumnya, jalan atau tidak. Bagaimana pengaturan HKI-nya, sudah memenuhi standar internasional atau belum.  Hal ini bisa mempengaruhi eksport kita dan image untuk investor. Kaitan HKI dengan ekonomi; HKI dengan investasi; dan HKI dengan image, kalau kita jadi surga pembajakan, orang jadi takut untuk berinvestasi di Indonesia.    

Bagaimana perkembangan HKI di Indonesia? 

Sejauh ini saya melihat dari sudut pemerintah persiapan langkah-langkah yang dilakukan sudah cukup baik. Regulasinya sudah lengkap walau ke depan ada beberapa rencana perubahan. Dengan adanya sistem dan penegakan hukum yang baik, mereka akan menilai, layak atau tidak Indonesia sebagai tempat investasi.

Sebenarnya yang terpenting dan kami akui masih banyak kelemahannya adalah soal implementasi dan sosialisasi. Tapi semakin baik dengan dibentuknya Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI.   

Fungsi Timnas HKI? 

Kami sekarang sudah lebih terarah, fokus. Sudah ada report jumlah penindakan, razia, kasus yang diputus. Tim ini bertugas menetapkan langkah-langkah strategis tingkat nasional, penyelesaian permasalahan dan juga koordinasi. Sementara memang saya akui, terutama dalam penegakan hukum, berjalan sendiri-sendiri.  

Penegakan polisi berjalan sendiri, penuntutan jaksa dan pengadilan juga berjalan sendiri. Kurang koordinasi terutama tingkat penyidikan dan penuntutan. Untuk tingkat nasional, legal softwarenya artinya hukum nasional sudah mengatur.

Secara hukum positif, sanksi-sanksi yang ada sudah tegas dinyatakan baik dalam UU merek, paten, dan lainnya. Hanya saja implementasinya kami rasakan masih kurang. Masih dalam proses. Pun juga adanya kekurangpahaman terhadap hukum di antara aparat penegak hukum itu sendiri.  

Apa lagi?

 Kemudian juga yang bisa kami inventarisasi, tidak tuntasnya proses penanganan kasus. Yang seharusnya kita harapkan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Setelah diadakan razia, kita tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan proses. Kesulitan saat dilimpahkan kepada pengadilan, yaitu masalah pembuktian. Umpamanya di dalam sebuah pembajakan film yang dibuat oleh sebuah perusahaan di Amerika Serikat.  

Nah mereka ingin dibuktikan apa benar barang mereka telah dibajak. Tentu mendatangkan orang dari sana. Siapa yang membiayai, siapa yang memanggil, tentu hakim dan jaksa yang mengetahui. Ini dia, siapa yang membiayai.

Sehingga kadang dianggap tidak bisa membuktikan, hukumannya dikurangi, jadi percobaan.Penegakan hukum oleh aparat kepolisian sebenarnya sudah banyak dilakukan. Hanya saja, kurang terekspos kasus-kasus yang sudah diputus pengadilan. Kami sedang memikirkan caranya.

Agar masyarakat memahami bahwa penegakan hukum di Indonesia sudah lebih baik dibandingkan dengan yang lalu. Di samping memang keterbatasan aparat maupun sarananya sendiri.  

Kesadaran masyarakat akan HKI? 

Paling tidak kami melihat tren peningkatan pendaftaran HKI. Untuk pendaftaran merek, tercatat per harinya 100-150 item tiap hari. Sekarang ada kurang lebih 500 ribu dari merek dalam dan negeri. Luar biasa.

Kita tertinggi di Asia. Tapi kalau paten lokal memang lebih banyak dari luar. Kita hanya sekitar 6% per tahun. Bantuknya temuan, kadang obat, teknologi sederhana.Dengan adanya indikasi kenaikan ini, menunjukkan sudah mulai timbul kesadaran masyarakat akan pentingnya HKI terutama dibidang merek.     

Paten sedikit?  

Satu mungkin karena ketidaktahuan proses pendaftaran atau mungkin industri tidak mau pakai penemuan mereka.  

Lantas bagaimana? 

Kami tentukan target sasarannya, ada target audience. Umpamanya sasaran kita dunia pendidik, kita kerjasama dengan universitas. Sosialisasi di sana. Latihan teknis dengan dosen-dosen cara membuat satu klaim. Pendaftaran, membuat uraian. Kemudian sasaran kita juga pada dunia usaha. Ini ada sangksinya jika meniru milik orang lain, kemudian sengaja meniru.  

Ada semacam pernyataan bahwa barang ini memang benar milik perusahaan tersebut. Sasaran kita kan bukan rakyat kecil. Kami hati-hati sekali, kasihan mereka. Kemudian koordinasi, sosialisasi, dan pelatihan bagi SDM kita sendiri. Polisi dan kejaksaan harus tahu yang mana barang bajakan.Ada capacity building.   

Peneliti kita jarang menelurkan paten?

 Sebenarnya peneliti banyak, Ristek, kantor LIPI. Cuma belum diberdayakan dan disinkronkan dengan industri. Dalam konteks mendekatkan peneliti dengan industri. Padahal bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pajak. Ini juga digarap departemen teknis terkait.  

Action Plan Timnas? 

Pertama di bidang perundangan, kami akan mengadakan revisi yang berkenaan dengan hak paten, merek, dan desain industri. Kemudian menyiapkan peraturan pelaksana secara simultan. Juga yang tak kalah penting adalah mengikuti perkembangan internasional tentang isu-isu menyangkut perjanjian baru di bidang HKI.

Kami aktif dalam berbagai pertemuan internasional. Karena HKI ini tidak terlepas daripada isu-isu internasional. HKI itu berkembang dengan cepat mengikuti kemajuan teknologi. Kami melihat kemajuan teknologi juga mendorong adanya pelanggaran HKI, terutama di bidang hak cipta. Kita melihat banyak orang semakin mudah menggandakan karya atau hak cipta orang lain.   

Lantas?

Kemudian di bidang penegakan hukum kami membentuk tim terpadu yang menangani secara spesifik kasus-kasus pelanggaran. Yang juga bertugas mengkoordinasi aparat penegak hukum. Juga melakukan melakukan inventarisasi dan evaluasi dari perkara-perkara pelanggaran dari laporan internal.  

Dengan hal tersebut, akan kita kompilasikan sebagai sebuah report.Juga melakukan pengawasan dan tim monitoring terhadap peraturan pemerintah tentang cakram optik. Kemudian mengadakan pemeriksaan dan inspeksi mendadak, serta sanksi administrasi.
Ada lagi tentang proses pengawasan terhadap industri, mekanisme right-nya yang saat ini menjadi sengketa antara pencipta dan industri musik. Di bidang merek juga, bagaimana klasifikasi merek terkenal itu apa. Jangan ada multi tafsir. Kemudian tinjauan pokok, bagaimana merek ini ditiru oleh merek lain. 
 

Banyak yang belum dilakukan? 

Kita juga butuh bantuan masyarakat untuk melakukan pengaduan pelanggaran. Karena akan sulit sekali menindak dan mendeteksinya tanpa bantuan tersebut. Aparat tidak bisa langsung menggerebek atau memusnahkan barang bajakan begitu saja. Karena dalam peraturannya deliknya adalah delik aduan.  

Tanpa adanya pengaduan dari pemilik merek, aparat belum bisa bertindak.Kemudian juga para pengusaha harus disadarakan hak-haknya bahwa mereka harus melindungi HKI mereka sendiri, bagaimana komersialisasinya sehingga mereka juga diuntungkan dengan HKI mereka. Saya rasa pelaku bisnis juga berperan untuk menyumbang HKI mereka. Kalau terjadi pelanggaran, bagaimana kesiapan penegakan hukumnya.  

Apa yang paling mendesak untuk dilakukan saat ini? 

Saya rasa penting untuk dikeluarkan peraturan pelaksana terkait UU HKI. Juga diberlakukan UU yang bisa melindungi pengetahuan tradisional. Terlebih banyak sekali pengetrahuan tradisional potensial milik bangsa Indonesia yang sampai saat ini belum mendapat perlindungan maksimal.  

Misal folklore, sumber daya genetik. Karena ini merupakan aspek penting bagi bangsa kita terhadapa eksploitasi pihak asing yang dilakukan untuk tujuan komerial. Apalagi tidak ada mekanisme benefit sharing yang dilakukan. Padahal tiap-tiap daerah punya banyak potensi sumber daya ini.   

Bagaimana dengan MoU Depkominfo dengan Microsoft. Alasan HKI? 

Terus terang saya belum pernah lihat dokumen tersebut. Tapi dari kacamata saya, langkah tersebut tepat. Pemerintah mencoba meningkatkan image di luar bahwa HKI di Indonesia dihargai. Semua perangkat pemerintah adalah asli. Hal tersebut merupakan himbauan nyata pemerintah bahwa HKI dihargai di Indonesia. Hal itu sendiri sudah ada koordinasi penyesuaian anggaran, dan lain-lain.  

Dan walau dalam hal ini aspek lain, semisal pengembangan open source harus lebih digalakkan. Efeknya terlihat, kita keluar dari Priority Watch List naik ke watch list saja. Paling bawah itu bad list dan dua kategori lagi di bawahnya.

Nah kalau sudah sampai kena katogori priority watch list, lebih-lebih di bawahnya, sudah kena dari kamar dagang internasional. Ada semacam himbauan khusus. Tapi kita jangan sampai terlena, bisa-bisa 6 bulan kemudian, kita turun lagi. Harus lebih serius.  

 Berapa lama proses untuk mematenkan sebuah produk? 

Bisa 3 tahun kalau yang basis teknologi. Karena kan ada penelitiannya, pengkajian, crosscheck. Memang standar internasionalnya segitu. Semua ada standarnya, sudah standar internasional. Masa waktunya 20 tahun. Lewat dari itu, sudah jadi public domain.  

 Lama sekali?

 Memang standarnya demikian. Paten itu kan sistemnya internasional. Jadi kalau ada yang mendaftarkan paten mereka, kita cek di tiap negara. Ada tidak paten jenis tersebut. Kita crosscheck klaim-kalimnya ke 192 negara anggota. Setiap temuan itu pasti dimintai konfirmasi, sudah ada belum yang mendahului penemuan tersebut.  Dulu sistemnya koresponden, jadi agak lama. Sekarang sudah via internet. Jadi lebih cepat.

Kami coba melakukan pelayanan prima. Terutama untuk UKM, ada bimbingan dan diskon untuk pendaftaran ini. Kalau UKM kita kasih 50 persen. Selain itu ada juga pos anggaran untuk membantu industri kecil, ada konsultan, dan klinik HKI di kantor koperasi dan UKM. Pos anggaran untuk membantu para pelaku bisnis UKM untuk mendaftarkan desainnya.  

Apa lagi pelayanan publiknya? 

Kami sudah punya data base IPDL (Intellectual Property Digital Library), tentang HKI. Sehingga dengan mudah dari kantor wilayah dapat mengecek merek atau paten tersebut sudah terdaftar atau belum. Saat ini sudah ada di 6 daerah yang banyak potensi pendaftaran, Surabaya, Semarang, Bandung, Bali, Medan, dan Sulawesi Selatan.  Dan ada tambahan 6 lagi sampai akhir tahun ini. NTB, NAD, Yogya, Sulawesi Utara, dan di daerah Kalimantan.

Jadi dalam pengecekan dan pendaftaran paten, tidak usah jauh-jauh ke Jakarta. Cukup di cek ke website (ipdl.dgip.go.id).Nah dengan adanya data base tersebut. Kita harapkan dapat mengurangi waktu molor pendaftaran paten. Bisa sesuai waktu. Kita sudah siapkan seluruh database mulai 2004. Semua sudah based on technology. Online via web. IPDL itu bentuk peningkatan pelayanan publik.  

Jadi masih ada peluang untuk HKI? 

Ya benar. Kalau indikatornya adalah di glodok banyak CD bajakan, tak hanya itu yang kita lakukan. Kita main di sosialisasi dan edukasi. Soal HKI, pemerintah coba main elegan. Tinggal tunggu waktu saja. Apalagi kita masih terbilang baru di dunia HKI ini. *** 

3 thoughts on “Di Bawah Lindungan HKI

  1. Saya, mau tanya:Gimana cara memdaftarkan hsil karya kita didep HAKI dan syaratnya apa aja? apakah slama hasil karya kita didaftarkan di Dep HAKI ada kewajiban tertentu yang harus kita lakukan? terima kasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s