PESTA MAHAL RAKYAT MISKIN
Oleh Dimas Aditya Nugraha
Terserah, mau Anda artikan apa judul di atas. Mau maknai sebagai para elite yang tak lagi tanggap terhadap kebutuhan rakyatnya yang kebingungan mengatasi masalah ekonomi? Atau boleh juga dimengerti sebagai rakyat miskin yang sok belagu merelakan hak makannya sebatas hanya untuk sebuah ajang etalase demokrasi bernama kampanye pemilihan umum.
Ya, bagaimana tidak, kedua kondisi tersebut memang ada, fakta, nyata, dan hanya ada di Indonesia. Mau bukti? Coba saja lihat bagaimana kelakuan para elit politik kita. Mereka rela mengeluarkan kocek milyaran bahkan konon triliunan duit –entah dari mana- hanya untuk sebuah proses menuju kursi kekuasaan. Berlomba mempercantik dirinya dalam kontestansi yang bernama pemilu. Berebut raihan suara masyarakat dalam ajang yang tak lebih beberapa minggu saja.
Soal ini tentu saja bukan hal yang main-main. Bahkan seorang tokoh yang konon bergelar tokoh reformasi pun tak berani maju ke pentas pemilu calon presiden, jika tak didukung dana kurang dari Rp.50miliar sebagai ajang kampanye. Jumlah yang sama dengan 10.000.000 kg beras kualitas bagus, habis untuk biaya bagi-bagi kaos, spanduk, dan sewa artis dangdut beserta pemain band-nya. Percaya? Rela dapat dangdutan selama beberapa minggu tapi menolak beras bagus untuk makan harian.
Pesta yang Mahal
Tahukah Anda, biaya kampanye Pilpres 2004 lalu menghabiskan dana hampir Rp.2triliun? Atau 1/5 dari dana subtitusi subsidi BBM pemerintah bagi lebih dari 110an juta rakyat miskin Indonesia yang berjumlah Rp.11 triliun.
Sebuah sumber menyebutkan, biaya kampanye pasangan Mega-Muzadi menyentuh angka Rp.1 triliun, dengan perolehan suara 43.271.395 atau Rp.23.110/pemilih. Sementara SBY-Kalla menggelontorkan dana Rp.500miliar untuk mendapatkan 67.345.331 suara atau Rp.7.424/pemilih.
Lain lagi dengan paket Wiranto dan Solahudin yang mengeluarkan Rp.300miliar untuk mendapat 26.286.788 suara atau Rp.11.413/pemilih. Amien – Siswono mengeluarkan Rp.90miliar untuk 17.392.931 suara atau Rp.5.175/pemilih. Sedangkan Hamzah-Agum “hanya” Rp.25miliar untuk 3.569.861 atau Rp.7.003/pemilih. Angka yang luar biasa bukan?
Tentu uang tak hanya digelontorkan untuk kampanye saja. Bahkan pemerintah pun mengeluarkan dana untuk perlengkapan pemilu. Eep Saifulloh Fatah dalam bukunya “Bangsa Saya Yang Menyebalkan” mengeluarkan data biaya pemilu dari tahun ke tahun.
Mulai dari Pemilu 1955 yang hanya berbandrol Rp.526.680.000. Pemilu 1971 menjadi Rp.16.987.880.000. Menjadi Rp.57.694.000.000 pada 1977. Dan jumlah yang sama Rp.132.000.000.000 pada 1982 dan 1987. Kemudian naik menjadi Rp.199.800.000.000 pada 1992. Pada Pemilu 1997 jumlahnya menjadi Rp.214.500.000.000. Angka yang bisa digunakan untuk menyuntik dana Inpres Desa Tertinggal (IDT) bagi 10.725 desa dan membangun 42.900 unit rumah sederhana tipe 21.
Angkanya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan gilanya, Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Nasional, pada 15 Nopember 2007 pernah melansir besarnya biaya Pemilu 2004 yang mencapai angka Rp.55triliun. Angka yang fantastis untuk sebuah gelaran pesta demokrasi. Untuk Pemilu 2009 nanti, awalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat melansir angka Rp 47,9 triliun untuk perhelatannya. Dan kemudian menjadi Rp.10,6triliun setelah dinego.
Perbesar Uang Kampanye : Etis?
Jangan bandingkan negeri ini dengan negerinya Paman Sam yang mampu secara financial dalam menyelenggarakan kampanye pemilihan berbudget US$693 juta pada 2004 dan US$ 1 -3 miliar pada 2008 ini. Wajar saja, pendapatan mereka masih jauh di atas awan bangsa ini.
Bahkan Prof Juwono Sudarsono, seperti dikutip dalam buku “Bangsa Saya yang Menyebalkan”, pernah mengatakan bahwa sistem politik Amerika terdiri dari tiga pilar, yaitu uang, duit, dan fulus. Pemegang kuasa uang akan sangat dekat ke kuasa politik.
Bahkan The Economist pernah menulis bahwa dalam politik Amerika di mana pun –di bawah model yang menyebut dirinya demokrasi - setiap pelaku kompetisi politik (partai dan kandidat) harus memiliki uang lebih banyak untuk memenangkan pertarungan.
Tapi Indonesia bukanlah Amerika Serikat. Indonesia adalah negeri yang melarat, setidaknya menurut Bank Dunia. Negara dengan lebih dari 220 juta penduduk ini, hampir setengahnya (124 juta orang) tak mampu memenuhi standar kriteria penghasilan sejumlah US$ 2 perhari (setara Rp.18.000 jika US$ 1 = Rp.9000) seperti yang ditetapkan Bank Dunia.
Banyak masalah yang masih mendera bangsa ini, semisal gizi buruk yang menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional 2005, yang dilakukan Badan Pusat Statistik, estimasi kasus gizi buruk hingga 2006 mencapai sekitar 8,8 persen atau 1,5 juta anak dari seluruh jumlah anak di Indonesia (Tempo Interaktif, 3 Januari 2007). Belum lagi kenaikan harga pangan paska diberlakukannya kenaikan harga BBM 1 Juni mendatang. Tentu makin banyak kasus kemiskinan yang meningkat.
Tentu tidak etis rasanya bila dana triliunan rupiah hambur untuk sebuah pesta bernama Pemilihan Umum. Belum lagi sakit hati menyaksikan kreativitas layar kaca televisi melalui iklan politik lebih mahal harganya dibanding dengan harga kesehatan dan pangan masyarakat miskin.
Director Hotline Advertising Zainul Muhtadin seperti dikutip dari Koran Tempo, mengatakan, biaya iklan media untuk kampanye politik Pemilihan Umum 2009 dipastikan meningkat 70% dibanding lima tahun sebelumnya. Jika dulu biaya iklan kampanye berkisar antara Rp 60-100 miliar per calon, pada 2009 nanti minimal setiap calon harus menyiapkan Rp 100 miliar.
Dan tentu saja agak mengkhawatirkan bagi bangsa ini jika banyak dipengaruhi tiga pilar politik Amerika Serikat tadi, uang, duit, dan fulus. Pasalnya di negeri yang baru melek demokrasi ini, terdapat total 473 daerah otonom yang artinya ada 473 kepala daerah yang harus dipilih secara langsung dalam sebuah putaran (33 gubernur, 349 bupati dan 91 walikota).
Kalau hitung-hitungan finansial, wah tentu amat sangat tidak etis masalah biaya pemilu ini. Soal kampanye saja, setiap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tentu memiliki beberapa paket kandidat yang memiliki kekuatan finansial berbeda. Dana ini dipergunakan mulai dari untuk pencalonan internal partai, kampanye resmi, sampai –entah mungkin saja- money politic.
Biasanya pasangan berbandrol dana Rp.1miliar masuk dalam kategori kekuatan finansial rendah, jarang bisa memenangkan pemilu. Pemenang pilkada langsung setidaknya harus memiliki dana tak kurang dari Rp.10miliar. Jika angka ini untuk satu kandidat di satu daerah pemilihan, coba saja Anda hitung berapa kontestan yang ikut dan jumlah daerah pemilihan. Angka yang bisa buat Anda terheran-heran. Kok bisa dana tersebut keluar sementara bangsa ini masih carut marut seperti ini.
Hanya Untuk Kampanye Emosional?
Bagi sebagian orang, mungkin beranggapan tak mengapa pemilu berbiaya besar, sejauh ada kehendak dan upaya kongkret menjadikan Pemilu sebagai ajang pemilihan kepala pemerintahan/daerah yang bersih, jujur, adil, kompetitif, dan demokratis.
Namun tentu akan lain jika kualitas pemilu yang berlangsung di Negara ini masih dipertanyakan keefektifannya. Pengamat politik, J. Kristiadi menyebutnya sebagai proses demokrasi prosedural, hanya mempu membentuk legitimasi kekuasaan saja. Pemilu masih belum mampu membentuk pemerintahan yang representatif dan menegakkan kedaulatan rakyat.
Ya, uang kampanye tersebut hanya mampu menaikkan seorang kandidat atau parpol menjadi pemimpin melalui pemilu. Dan sisanya adalah menyerahkan keterwakilan rakyat pada permainan para elite. Usah bicara soal tersuarakannya kepentingan rakyat. Semua semata dominasi kepentingan elit, pengusaha, dan politisi.
Soal kampanye pemilu, Anda bisa saksikan sendiri di media mulai dari televisi sampai spanduk yang tercecer di pinggir jalan. Komunikasi politik yang dibangun para kandidat/parpol melalui iklan kampanye politik, tidak mencerminkan pemilu yang mengarah pada terciptanya “informed voter”. Para pemilih tak disuguhi visi misi partai dan program kerja yang membuat mereka dapat memilih dengan pertimbangan rasional. Kandidat / parpol yang benar-benar berkualitas.
Iklan kampanye, meminjam istilah Harry Roesli, masyarakat dijejali dengan tayangan pesan pander dan idiot. Berupa “instruksi” coblos gambar, coblos nomor, coblos nama, beserta janji-janji surga yang tak berdasar dan parahnya sama diserukan oleh tiap kandidat/parpol.
Pun karena pendeknya durasi iklan kampanye politik, pesan iklan politik lebih difokuskan pada faktor emosional atau perasaan penontonnya. Bukan pesan yang mencerdaskan berisi platform kandidat. Hingga tak muncul massa yang kritis yang dapat menyikapi setiap informasi para kandidat.
Amatlah sulit menjumpai kampanye yang berisi program konkret yang terukur, mudah dicerna, dan diikuti rakyat. Hanya sebatas jargon-jargon normatif yang umum dan sentimen-sentimen primordial.
Entah bagaimana meruntut akar masalah ini. Tapi yang pasti harus ada aturan tegas yang mengatur proses “prapemilu” ini. Tidak bisa tidak, masa depan bangsa inilah yang dipertaruhkan!
Dimas Aditya Nugraha
PNS Badan Informasi Publik (BIP) - Depkominfo
Saat ini tengah melanjutkan studi di Program Pasca Sarjana
Manajemen Komunikasi Politik – Departemen Ilmu Komunikasi
Universitas Indonesia
